GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketimpangan pembangunan di wilayah Gresik Selatan terus disoal masyarakat setempat. Warga di sana menganggap Pemerintah Kabupaten Gresik tak adil, karena pembangunan hanya difokuskan pada wilayah kota.
Protes ini dilayangkan warga Kecamatan Menganti yang mengatasnamakan diri "Komunitas Info Sekitar Menganti (IsMe)".
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Ketua Komunitas IsMe, Malikus Saleh, S.Sos kepada wartawan mengungkapkan hasil laporan anggotanya, ketertinggalan pembangunan terjadi di seluruh desa Kecamatan Menganti.
"Antara wilayah Gresik Selatan dan Utara terjadi ketimpangan sangat mencolok. Fakta ini mengakibatkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat Gresik Selatan terhadap Pemerintahan Kabupaten Gresik sekarang. Untuk itu, kami warga Menganti dan sekitarnya mengharap kepada bapak pimpinan Dewan Kabupaten Gresik untuk hearing dan mendorong kepada pejabat-pejabat Pemkab terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada," ujar Malikus Saleh dalam rilis yang diterima BANGSAONLINE.com, Sabtu (25/1).
Ia menginginkan adanya normalisasi Kali Lamong dan anak Kali Lamong yang selama ini selalu meluap setiap musim hujan. Dampaknya, banjir merendam 7 kecamatan, yakni Driyorejo, Wringinanom, Kedamean, Menganti, Cerme, Benjeng, dan Balongpanggang.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Ia juga menginginkan pemerataan pembangunan infrastruktur berupa jalan kabupaten yang ada di wilayah Menganti dan sekitarnya. Ia menyontohkan, jalan antara Pasar Menganti sampai Driyorejo, jalan tembus Desa Hulaan sampai dengan Desa Benowo, dan jalan tembus Desa Laban sampai Desa Randegansari Driyorejo yang kondisinya rusak.
"Dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu mengakibatkan 5 orang jadi korban kecelakaan jalan tersebut," ungkapnya.
Ia juga meminta ada perhatian terhadap penanganan sampah di wilayah Menganti dan sekitarnya. "Keberadaaan TPA di wilayah Menganti yang sudah tidak layak karena tidak mampu menampung debit sampah yang ada, pengelolahan sampah di TPA Gresik yang tak maksimal, dan gerakan peduli sampah kepada masyarakat yang kurang dilakukan oleh semua elemen pemerintahan," cetusnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Ia juga menyoal pembangunan sarana umum di wilayah Gresik Selatan, seperti Rumah Sakit Daerah maupun sarana olahraga. "Kami memberikan batas waktu kepada Pemkab Gresik dan DPRD dalam satu minggu untuk segera menindaklanjuti pengaduan kami. Apabila tidak diindahkan, maka kami akan turun ke jalan melakukan aksi pengerahan massa seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Gresik Selatan," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News