Belajar dari Tanean Suramadu, Komisi C DPRD Bangkalan Minta Kinerja BPWS Dievaluasi

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) hingga saat ini dinilai belum maksimal dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Hal ini disampaikan H. Musawwir, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, ia meminta kinerja BPWS dievaluasi.

Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

"Saya kecewa, dari melihat struktur BPWS itu saja sudah tidak menggambarkan bagaimana Bangkalan itu bisa maju. Karena yang berada di struktur tidak ada orang-orang Bangkalan. Setidaknya, harus ada orang lokal Bangkalan minimal 3 orang saja, baik itu deputi atau lainnya," ungkapnya kepada BANGSAONLINE.com di kantor DPRD Bangkalan, Selasa (12/2).

Menurutnya, perlunya orang lokal atau Madura di struktural BPWS untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan. "Jika dalam struktural terdapat orang asli Madura, khususnya Bangkalan, maka mereka akan paham tentang bagaimana melakukan pendekatan terhadap warga Bangkalan," tuturnya.

Ia menyontohkan pembangunan rest area Tanean Suramadu yang sudah selesai sejak 2019. Namun, sampai saat ini rest area itu belum difungsikan, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Madura, khususnya warga Bangkalan.

Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Bangkalan: Pemotongan Kapal Ilegal Berdampak Buruk ke Warga dan PAD

"Mirisnya sudah banyak toko dan lapak yang sudah rusak, padahal belum bisa digunakan, belum bisa memberikan dampak perkembangan ekonomi Madura," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan rest area Tanean Suramadu merupakan contoh perencanaan awal yang kurang tepat karena tak melibatkan tokoh lokal. Dikatakannya, pembangunan Tanean Suramadu hanya mementingkan penyerapan anggaran, namun tidak melihat jangka panjangnya.

Karena itu, ia berharap ke depan di BPWS ada pejabat penentu kebijakan yang diambilkan dari tokoh asli Bangkalan. "Tokoh-tokoh yang dimaksudkan adalah tokoh yang peduli akan pengembangan wilayah Madura, khususnya Bangkalan," kata Musawwir.

Baca Juga: Anggota Dewan ini Ungkap Sulitnya Urus Perizinan Usaha di Bangkalan

"Kalau BPWS dan Pemda ini sejalan, kan manfaatnya bisa membantu beban dari daerah. Karena itu uang negara, bukan uang milik investor," ucap Musawwir.

"Kalau tokoh dari Madura, khususnya Bangkalan, tidak ada dalam struktural, maka perlu untuk dilakukan pembubaran (BPWS, Red), karena tidak mencerminkan kearifan lokal. Buktinya, karena tidak ada tokoh lokal, maka sepanjang jalan area Suramadu mana ada pembangunan? Kalau dibangun dengan perencanaan yang baik, maka investor akan datang dengan sendirinya. Sesuai dengan lokasi yang kita buat semenarik mungkin," pungkasnya. (uzi/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News