Arumi Ajak Semua Elemen Keroyokan Tekan Angka Stunting

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Upaya Pemprov Jawa Timur dalam menangani stunting terus dilakukan. Salah satunya melalui gelaran Roadshow Monitoring Evaluasi (Monev) Stunting dan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) ke lima Bakorwil seluruh Jawa Timur.

Melalui Monev tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh elemen di pemerintahan dan masyarakat bersama-sama menjadikannya Cross Cut Program atau Program Kroyokan untuk menekan angka stunting.

Baca Juga: Panas! Saling Sindir soal Stunting hingga 'Kerpek' Catatan Warnai Debat Terakhir Pilbup Jombang 2024

"Ketika ada Stunting, AKI dan AKB, itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, BKKBN atau orang tuanya saja. Melainkan bisa jadi kroyokan oleh berbagai dinas lainnya," tutur Arumi ketika memberikan arahan pada acara Monev Stunting AKI dan AKB di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Senin (24/2) siang.

Cross Cut atau Kroyokan yang disebut Ketua TP PKK Jatim bukan tanpa alasan. Pasalnya, melalui monev di lima Bakorwil, dirinya mendapati hasil yang cukup beragam terkait penyebab Stunting. Mulai dari permasalahan gizi, sanitasi, pola asuh, hingga tradisi menikah usia dini. Dengan beragamnya penyebab itu, kerja sama dari berbagai pihak dirasa sangat diperlukan guna memperkuat proses penanganan stunting.

Pada roadshow Monev Stunting dan AKI-AKB terakhir itu, Arumi juga meminta kepada para pengurus dan Kader TP PKK di daerah untuk terus bisa berperan aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seperti halnya kasus pernikahan dini. Dirinya turut berpesan kepada penghulu atau staf di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bisa mengarahkan serta memastikan kesiapan setiap calon pengantin yang dirasa masih terlalu dini untuk menikah.

Baca Juga: Sambut Hari Kesehatan Nasional ke-60, Dinkes Kota Batu Bidik Sekolah Gelar Aksi Bergizi

Pemberian edukasi tersebut diharapkan bisa menekan penurunan angka pernikahan dini di Jatim. "Harapannya apa, supaya lingkaran stunting ini bisa terputus," tutur istri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak itu.

Keseriusan Pemprov Jatim dalam menangani stunting sendiri, sebut Arumi, juga mengacu pada target Presiden RI Joko Widodo agar Indonesia bisa jadi Negara Maju pada 2045 mendatang. Beberapa indikator negara maju adalah tidak adanya ibu yang meninggal saat melahirkan, tidak adanya bayi yang meninggal karena kekurangan gizi serta berkurangnya kemiskinan.

"Pokoknya kalau masih ada Stunting, AKI dan AKB masih banyak, tidak keren jadinya. Kalau kita mau jadi negara maju, ayo sama-sama kita ke arah sana," ajak Arumi kepada ratusan perwakilan TP PKK dari Kab/Kota se-Bakorwil Madiun.

Baca Juga: Pemkot Pasuruan Meriahkan Hari Ikan Nasional dengan Lomba Masak dan Senam Gemarikan

Sebelumnya, Arumi didampingi Ketua TP PKK Kab. Tulungagung Novita Hardini Nur Arifin meninjau langsung ke Desa Mlinjon, Kec. Suruh, Kab. Trenggalek. Di daerah tersebut merupakan desa dengan angka stunting tertinggi di Kab. Trenggalek. Di dalam kunjungannya tersebut, dirinya menyampaikan apresiasi penuh kepada para perangkat desa yang ikut berkontribusi khususnya dalam hal penganggaran khusus penanganan stunting.

"Dari yang awalnya kecil, sekarang penyisihan anggaran untuk stunting semakin besar. Alhamdulillah," ujar wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Perwosi Jatim itu.

Melalui peningkatan di Desa Mlinjon, akan berdampak pada data perbaikan dari kabupaten hingga ke pemerintah pusat. Hal tersebut disebutkan Arumi menjadi suatu kebanggaan bagi setiap warga untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju di masa depan.

Baca Juga: Satgas TMMD 122 Gandeng Pemkab Kediri Gelar Workshop Olahan Makanan Sehat

Sementara itu, Ketua TP PKK Kab. Tulungagung Novita Hardini menyampaikan progres positif yang didapat oleh PKK Kab. Tulungagung. Terjadi penurunan angka stunting sebanyak 25 % sampai akhir 2019. Dirinya mengaku sangat berterima kasih dan termotivasi untuk semakin baik ke depannya.

"Kedatangan ibu Arumi ini menjadi motivasi kami untuk terus bisa meningkatkan penanganan khususnya stunting di enam kecamatan yang masih menjadi PR," ungkap Novita. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News