Selasa, 27 Juli 2021 21:25

​Sunhaji Tegaskan Pancasila Bukanlah Dasar Negara

Jumat, 28 Februari 2020 11:28 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Yuniardi Sutondo
​Sunhaji Tegaskan Pancasila Bukanlah Dasar Negara
Achmad Sunhaji menganggap Pancasila bukanlah dasar negara.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Achmad Sunhaji salah satu politikus di Pacitan kembali melontarkan pernyataan kontroversi. Itu terkait makna Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai dasar negara. Menurut pria yang juga seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Pacitan ini, dasar negara sejatinya bukanlah Pancasila.

"Coba kita kembali ke UUD 1945, bahwa negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Sehingga sangat tidak tepat, apabila Pancasila dikatakan sebagai dasar negara. Sekalipun di sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa," kata Sunhaji memberikan pendapat, Jumat (28/2).

Lantas kenapa selama ini, masyarakat lebih mengenal Pancasila sebagai dasar negara? Mantan legislator dua periode ini menilai hal itu merupakan fenomena kecelakaan sejarah masa silam, yang dilakukan oleh kelompok feodalisme dan para kapitalis.

"Dasar negara tetap ketuhanan yang maha esa. Dan Pancasila adalah pandangan hidup, bukan sebagai dasar negara," jelasnya.

BACA JUGA : 

Tausiyah Kebangsaan, KH Marsudi Syuhud: Pancasila Hasil Musyawarah Muktamar NU 1936

Wali Kota Maidi: Kita Beruntung Punya Pancasila, Benteng Ideologi Penjaga Persatuan Bangsa

Wali Kota Kediri Inisiasi Gerakan Kebangsaan Mengumandangkan Mars Pancasila

Peringati Harlah Pancasila, Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Bumikan Pancasila di Kota Pendekar

Ia lantas menyebut, kalau di era reformasi ini sudah banyak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh produk regulasi soal pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati secara langsung.

"Kalau kita kembalikan ke Pancasila, khususnya sila keempat, jelas produk aturan itu sangat bertentangan. Kita tahu, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, mestinya pemilu kepala daerah itu dipilih oleh wakil rakyat, secara musyawarah dan mufakat. Bukannya pemilu langsung. Apalagi sistem pemilu langsung tersebut banyak menyedot keuangan negara. Sebaiknya anggaran sangat besar itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kagiatan yang lebih berdampak luas bagi masyarakat," tutur Sunhaji.

"Sehingga merujuk amanah UUD 1945, harusnya sistem pemilu tersebut dikembalikan ke sistem pemilu parlemen. Namun sayangnya, UUD 1945 sudah banyak mengalami amandemen yang bermuatan transaksional dari kelompok kapitalis. Untuk mengembalikan keaslian UUD 1945 tersebut, perlu perjuangan dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya parlemen pusat. Sebab semua tak lepas dari intrik-intrik dan interes kelompok pemodal," pungkasnya. (yun/ns) 

Warga Sambisari dan Manukan Kulon Menolak Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Corona
Senin, 26 Juli 2021 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korban Covid-19 yang terus berjatuhan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas tempat isolasi pasien yang sedang terpapar virus corona. Berbagai fasilitas gedung – termasuk sekolah – direncana...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...