Kamis, 03 Desember 2020 10:34

​Sunhaji Tegaskan Pancasila Bukanlah Dasar Negara

Jumat, 28 Februari 2020 11:28 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Yuniardi Sutondo
​Sunhaji Tegaskan Pancasila Bukanlah Dasar Negara
Achmad Sunhaji menganggap Pancasila bukanlah dasar negara.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Achmad Sunhaji salah satu politikus di Pacitan kembali melontarkan pernyataan kontroversi. Itu terkait makna Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai dasar negara. Menurut pria yang juga seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Pacitan ini, dasar negara sejatinya bukanlah Pancasila.

"Coba kita kembali ke UUD 1945, bahwa negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Sehingga sangat tidak tepat, apabila Pancasila dikatakan sebagai dasar negara. Sekalipun di sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa," kata Sunhaji memberikan pendapat, Jumat (28/2).

Lantas kenapa selama ini, masyarakat lebih mengenal Pancasila sebagai dasar negara? Mantan legislator dua periode ini menilai hal itu merupakan fenomena kecelakaan sejarah masa silam, yang dilakukan oleh kelompok feodalisme dan para kapitalis.

"Dasar negara tetap ketuhanan yang maha esa. Dan Pancasila adalah pandangan hidup, bukan sebagai dasar negara," jelasnya.

Ia lantas menyebut, kalau di era reformasi ini sudah banyak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh produk regulasi soal pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati secara langsung.

"Kalau kita kembalikan ke Pancasila, khususnya sila keempat, jelas produk aturan itu sangat bertentangan. Kita tahu, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, mestinya pemilu kepala daerah itu dipilih oleh wakil rakyat, secara musyawarah dan mufakat. Bukannya pemilu langsung. Apalagi sistem pemilu langsung tersebut banyak menyedot keuangan negara. Sebaiknya anggaran sangat besar itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kagiatan yang lebih berdampak luas bagi masyarakat," tutur Sunhaji.

"Sehingga merujuk amanah UUD 1945, harusnya sistem pemilu tersebut dikembalikan ke sistem pemilu parlemen. Namun sayangnya, UUD 1945 sudah banyak mengalami amandemen yang bermuatan transaksional dari kelompok kapitalis. Untuk mengembalikan keaslian UUD 1945 tersebut, perlu perjuangan dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya parlemen pusat. Sebab semua tak lepas dari intrik-intrik dan interes kelompok pemodal," pungkasnya. (yun/ns) 

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Selasa, 01 Desember 2020 16:52 WIB
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com – Meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tidak mengakibatkan kenaikan material vulkanik di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.Namun demikian, status Gunung Bromo tetap level II atau waspada. Sehingga pengunju...
Sabtu, 28 November 2020 22:34 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Nahdlatul Ulama (NU) punya khasanah (bahasa) baru: Neo Khawarij NU. Istilah seram ini diintroduksi KH Imam Jazuli, LC, MA, untuk mestigmatisasi kelompok kritis NU: Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU). Khawarij ...
Rabu, 02 Desember 2020 21:44 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*39. walawlaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi in tarani anaa aqalla minka maalan wawaladaanDan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan ”Masya Allah, ...
Sabtu, 28 November 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...