Kantor Dinkes Banyuwangi.
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Sejumlah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kinerja Dinas Kesehatan, terutama petugas di pukesmas, dalam menyikapi Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia.
Seperti disampaikan Mohamad Amrullah, S.H., M.Hum., Direktur Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga: Launching Majapahit's Warrior Underwater, Pj Gubernur Jatim Sampai Ikut Nyelam Letakkan Patung
Ia mengaku mendapat laporan, selama ini warga harus swadaya untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Karena itu, ia berharap ke depan Dinkes bisa membantu obat disinfektan kepada warga.
Amrullah menyayangkan apabila RT dibebani pembelian disinfektan. Sebab, menurutnya, anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Dinkes sudah cukup besar, sehingga mampu meng-cover pembelian bahan disinfektan.
"Kami minta dalam kondisi seperti ini masyarakat jangan dibebani pembelian obat disinfektan yang dipergunakan untuk penyemprotan setiap minggu di wilayah lingkungannya. Untuk pembelian obat disinfektan selama ini masyarakat mengeluarkan dana sendiri melaui dana kas RT. Itu sangat tepaksa dan saya anggap itu tidak layak," cetusnya.
Baca Juga: Ditpolairud Polda Jatim Amankan Dua Pelaku Jual Beli Benih Lobster Ilegal di Banyuwangi
"Padahal, ketika ada bencana alam maupun Covid-19, sebenarnya sandang pangan dan kesehatan itu tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Harusnya dalam hal ini Dinkes membantu obat disinfektan untuk masyarakat yang disalurkan melalui puskesmas, nantinya dibagikan melalui desa ataupun kelurahan ke RT di wilayahnya masing-masing," katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga meminta pihak puskesmas proaktif dengan melakukan jemput bola untuk mengecek kesehatan setiap rumah di wilayah kerjanya. Ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak jaminan kesehatannya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Dinkes Banyuwangi melalui Hadi Sutoyo selaku Kasi Surveilans Imunisasi dan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) menjelaskan tidak ada prosedur yang mengharuskan petugas pukesmas datang mengecek satu per satu tiap rumah di wilayah kerjanya.
Baca Juga: Tim BPBD Lumajang Juara Umum dalam Semarak Gelar Peralatan se-Jatim, Ini Lima Arahan BNPB
Sementara terkait bantuan obat disinfektan, menurutnya juga hanya diberikan ke 45 puskesmas. "Jadi bukan untuk bantuan di setiap lingkungan RT. Apabila RT ingin meminta bantuan disinfektan, bisa mengajukan di posko Covid-19 yang ditangani oleh Kabupaten," katanya. (gda/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
