SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memaparkan cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya di depan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendy di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Selasa (16/6/2020).
Kepada Muhajir, Risma mengatakan bahwa setelah PSBB tidak diperpanjang, ia langsung menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Dalam Perwali tersebut, dijelaskan secara rinci tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga Kota Surabaya.
Baca Juga: Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya Kembali Digerebek: 23 Pecandu Direhab, 2 Pengedar Ditangkap
“Dalam Perwali itu sangat detail Pak tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga di berbagai bidang. Saya yakin kalau itu semua bisa diterapkan dengan baik, kami yakin akan bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” kata Risma kepada Menko PMK.
Ia juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar rapid test dan swab test massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan. Menurutnya, tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena Covid-19 atau yang sudah aman.
“Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya,” katanya.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
Risma juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Inteliten Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada rapid test dan swab test massal di Kota Surabaya. Warga pun sangat antusias mengikuti tes ini karena gratis, dan apabila diketahui reaktif langsung ditangani lebih lanjut.
“Bagi warga yang rapid test-nya reaktif, lalu kami swab test. Nah, sembari menunggu hasil swab test-nya itu, kami isolasi di hotel atau di Hotel Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejala. Sedangkan bagi warga yang swab test-nya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit,” kata dia.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan sejak awal, Pemkot Surabaya sudah memasifkan tracing dan melakukan pengelompokan atau klaster terkait pasien Covid-19, sehingga bisa diketahui orang-orang yang berstatus OTG, ODP, PDP, dan konfirmasi Covid-19. Data tersebut sudah dikantonginya, termasuk data-data tracing-nya sejak awal hingga saat ini.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
"Alhamdulillah sampai hari ini tidak keluar dari data kami. Biasanya, pertambahan positif itu berasal dari ODP atau PDP yang baru keluar swab test-nya dan ternyata positif, dan itu sudah kami pantau," imbuhnya.
Risma juga mengaku terus memasifkan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Bahkan, ia juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya untuk terus memasifkan pembentukan kampung tangguh hingga ke tingkat RW se-Kota Surabaya, meskipun hingga saat ini sudah ada sebanyak 1.340 kampung yang sudah membentuk kampung tangguh tersebut.
“Jadi, kami terus menciptakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini untuk menjaga supaya penyebarannya bisa terhambat di tingkat bawah. Kalau ini maksimal di tingkat bawah, saya yakin bisa menghambat penyebarannya,” akunya.
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Selain itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan tentang protokol kesehatan yang telah diterapkan di berbagai bidang sesuai landasan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Ia menjelaskan bahwa di pasar sudah dilakukan penataan, termasuk pula di mal, hotel, tempat ibadah, transportasi, dan berbagai bidang lainnya.
“Jadi, kita ada kampung tangguh, mal tangguh, tempat ibadah tangguh, pasar tangguh, dan berbagai bidang lainnya. Ini penting supaya warga ikut sadar dan bersama-sama melawan Covid-19 ini,” jelasnya.
Mendengar penjelasan Risma, Menko PMK, Muhajir Effendy menyuruh salah satu stafnya untuk meminta kepala daerah lain di Indonesia, khususnya kepala daerah yang di wilayahnya itu banyak kasus Covid-19, belajar ke Wali Kota Risma.
Baca Juga: Hearing Lanjutan soal RHU dan Efek Pengendara Mabuk, DPRD Surabaya Soroti SOP, Perizinan, dan Pajak
“Suruh belajar ke sini mereka (bupati atau wali kota yang daerahnya banyak kasus Covid-19) biar tahu,” kata Menko PMK.
Bahkan, pada saat itu, Muhajir meminta salah satu staf Risma untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan Wali Kota Risma itu. Supaya semua upaya yang telah dilakukan oleh Risma bersama jajarannya bisa dipelajari oleh semua orang. (ian/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News