Surat dari DPP PDIP yang menginstruksikan DPC agar mengikuti seleksi rekrutmen Korkab/Korkot Program Keluarga Harapan (PKH).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Beredarnya surat dari DPP PDIP yang menginstruksikan DPC agar mengikuti seleksi rekrutmen Koordinator Kota/Kabupaten (Korkab/Korkot) Program Keluarga Harapan (PKH) terus menjadi gonjang-ganjing.
Bahkan, informasi yang dihimpun BANGSAONLINE.com, satu dari tiga nama calon Korkot PKH Surabaya merupakan rekom dari PDIP. "Kabarnya rekom dari DPD PDIP Jatim," ujar sumber tersebut seraya meminta agar jati dirinya tak dipublish.
Baca Juga: PDIP Kabupaten Kediri Beri Santunan ke Panti Jompo dan ODGJ di Peringatan Hari Ibu
Namun, Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, ketika dikonfirmasi hal ini mengaku belum menerima surat dari DPP PDIP terkait instruksi kepada DPC agar mengikuti seleksi rekrutmen Korkot/Korkab PKH.
"Aku durung ngerti soal surat itu (aku belum tahu akan surat itu). Tak cek di sekretariat belum ditemukan," terang pria yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya kepada bangsaonline.com melalui WhatsApp-nya, Selasa (4/8/2020).
Seperti diketahui, saat ini ramai diperbincangkan di aplikasi percakapan WhatsApp akan beredarnya surat instruksi DPP PDIP berisikan instruksi kepada DPC PDIP agar mengikuti seleksi rekrutmen koordinator kota/kabupaten (korkot/korkab) Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: PDIP Situbondo Siap Kawal Pemerintahan Baru
Surat berkop PDIP, bernomor: 1684/IN/DPP/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020 itu saat ini beredar di masyarakat, ditandatangani oleh Ketua DPP Nusyirwan Soejono dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Padahal di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan koordinator bantuan sosial (bansos) tidak boleh berstatus kader partai. Ini ia nyatakan untuk merespons surat instruksi dari DPP PDIP, partai di mana ia terdaftar sebagai kader. (nf/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
