Kontroversi Pertemuan PDIP-Samad, JK Minta Terbuka

Kontroversi Pertemuan PDIP-Samad, JK Minta Terbuka Jusuf Kalla. Foto: jusufkalla.info

BangsaOnline-Pelaksana tugas Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkap pertemuan antara Ketua dan pada masa-masa Pilpres 2014. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak terbuka agar publik mengetahui mana yang benar dan salah.

"Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," ujar JK di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Ketika ditanya apakah perlu dibentuk komite etik di , JK menyerahkan sepenuhnya kepada . Sebab, memiliki sistem sendiri sehingga hanya yang tahu kebutuhannya.

"Itukan punya sistem sendiri. Punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana. Tapi kalau sudah begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik ya kode etik," jelasnya.

JK mengatakan jika memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang, maka pimpinan harus melalui proses di komite etik. Terlebih jika terindikasi ada kepentingan politik.

"Kalau memang mempergunakan kewenangan untuk kepentingan politik pasti salah. Tidak boleh, tetapi saya tidak jelas aturan macam mana," tutur pria asal Makassar ini.

JK juga menilai bahwa apa yang dibeberkan oleh Hasto tidak elok jika ternyata hal itu terkait kepentingan politik. "Kalau untuk mempergunakan untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," tutupnya.

Sementara pimpinan akhirnya mau buka suara soal tuduhan yang dilontarkan Plt Sekjen Hasto Kristianto yang mengklaim pernah mengadakan pertemuan dengan guna membahas Cawapres pendamping Jokowi. Wakil Ketua , Bambang Widjojanto justru memandang bahwa Hasto sudah bertindak layaknya pengacara bagi Komjen Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka pemilik rekening gendut.

"Saya sedang berpikir panjang, apakah Hasto telah mendapatkan surat kuasa untuk menjadi lawyernya BG karena sesungguhnya dia sedang melakukan pembelaan terhadap BG," kata Bambang saat dihubungi di gedung , Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015) malam.

Dalam keterangannya, Hasto memang berusaha mengaitkan dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, dengan tegas Bambang menjelaskan bahwa pengaruh tak bisa menyetir pimpinan lain untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seperti diketahui, menganut sistem collective collegial.

" punya sistem yang tidak bisa diintervensi oleh seorang ketua sekalipun di bidang penindakan termasuk penetapan tersangka‎," tegas komisioner yang membidangi penindakan itu.

Bambang juga menyoroti isi keterangan Hasto yang disampaikan dalam konferensi pers tadi siang. Menurut Bambang, banyak hal yang tidak logis dalam keterangan Hasto.

"Salah satu kelemahan utama dari konpres itu, tidak ada satupun bukti dapat ditunjukkan oleh Hasto‎," jelas Bambang.

"Dia juga berpikir tidak logis mau kasih bukti kalau ada komite etik. Bukankah bukti itu jadi penting sebelum bicara komite etik," tuturnya.

Baca Juga: PDIP Kabupaten Kediri Beri Santunan ke Panti Jompo dan ODGJ di Peringatan Hari Ibu

Sumber: detik.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Kembalikan Formulir Bacabup ke PDIP Situbondo, Rio Patennang Berharap Wakilnya dari PDIP':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO