Novli menilai bahwa keberpihakan penyelenggara kepada pasangan calon dapat berpotensi muncul gesekan konflik horizontal yang cukup keras di tataran para pendukung calon. Ia menilai hal ini sangat berbahaya.
"Terkait dengan politik uang, sangat mungkin terjadi pada saat dimulainya masa kampanye, mengingat kondisi masyarakat yang masih terpuruk secara ekonomi akibat pandemi. Secara sadar akan timbul kampanye transaksional antara masyarakat pemilih dengan peserta," beber Novli.
"Frame yang terbangun pada diri masyarakat adalah memanfaatkan momentum pilkada sebagai momentum transaksional karena kondisi perekonomian. Sehingga rasionalitas dalam memilih calon bukan menjadi pertimbangan," tambahnya.
Terkait dengan pemetaan kekuatan kelompok elit lokal, sambung Novli, KIPP dalam kajiannya menilai, potensi gesekan kepentingan antar kelompok elit lokal disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain adanya beberapa calon diusung oleh kelompok yang sama secara ideologis keagamaan, kesamaan ideologis kelompok.
"Selain hal tersebut, potensi gesekan konflik dapat terjadi dikarenakan adanya pertarungan antara calon yang berangkat dari jalur independen yang notabene memiliki basis suara kuat dan riil di tataran grassroot dengan calon yang berangkat dari partai politik, di mana kekuatan partai politik atau gabungan partai politik akan berupaya keras merebut basis suara calon independen," urainya.
"Tindak lanjut dari audiensi tersebut adalah terbangun sinergitas kerja sama sampai pada jajaran kepengurusan KIPP kabupaten/kota dengan Polres kabupaten/kota dalam upaya menciptakan kondusivitas di masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020," pungkasnya. (nf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
