Gubernur Khofifah Koordinasi Kemendikbud agar Ponpes Salaf Dapat Ijazah Kejar Paket A, B, dan C

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak tahun 2014 - 2019 Pemprov Jatim berhasil memperoleh predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) A yang salah satu indikator keberhasilannya ditentukan oleh kenaikan capaian di 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Di sebelas IKU tersebut bisa dilihat adanya kenaikan atau capaian yang cukup menggembirakan. Dimulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.

"Allhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional, indeks gini dibawah rata rata nasional, prosentase penduduk miskin capaiannya terpenuhi bahkan justru melampaui dari target yang telah ditetapkan dari target RPJMD 10.84 - 10.42 dapat terealisasi 10.2 persen di tahun 2019," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Paparan itu disampaikan Khofifah secara virtual yang dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB sekaligus Ketua Tim Evaluator Drs. Agus Uji Hantara ME.

Khusus TPT, Khofifah akan berkoordinasi lebih detail dengan BPS bahwa penyumbang pengangguran terbuka (TPT) terbesar berasal dari SMK. Saat ini lulusan SMK tersebut banyak yang menerima layanan pekerjaan berbasis online dan tidak berada dalam sebuah perusahaan tertentu. Mereka bisa menerima order secara mandiri.

"Jadi mereka yang berada di sektor sambungan listrik, atau perbengkelan lebih senang mendapatkan order secara mandiri atau individu. Ini yang sedang kami koordinasikan dengan BPS bahwa mereka ini sesungguhnya bukan menganggur melainkan sudah melakukan pekerjaan secara individual door to door. Saya yakin format kedepan akan semakin banyak online sistem seperti ini," katanya.

Khofifah menyadari bahwa IPM di Jatim harus terung didorong peningkatannya. Salah satu langkah yang akan didorong adalah peningkatan kualitas pendidikan. Di Jatim terdapat 8 ribu lebih pondok pesantren. Sebagian diantaranya melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem salaf yakni tidak mengikuti pembelajaran dengan kurikulum secara klasikal seperti sekolah umum.

Untuk masalah tersebut Pemprov Jatim berkordinasi dan kirim surat ke Kemendikbud agar pendidikan di Ponpes Salaf bisa mengikuti Kejar Paket A, B, atau C dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah sesuai levelnya. Itu yang menjadikan IPM kita berada diurutan yang belum signifikan.

"Allahmdulillah IPM di Jatim mengalami kenaikan. Tetapi kami harus terus tingkatkan. Kami terus mendisukusikan bersama BPS agar bisa merevisi terhadap indikator indikator capaian yang ada khusus bagi pesantren salaf," tegasnya.

Ketua Tim Evaluator Agus Uji Hantara mengatakan, setiap tahun setiap Pemerintah Daerah diminta untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di wilayahnya masing masing serta akuntabilitas kinerja. "Setiap tahun kami meminta untuk diukur setiap capaian kinerja sehingga dapat mengukur capaian RPJMN," ungkapnya.

Hari ini kita mendengarkan progres di Jatim untuk memaparkan akuntabilitas di level setiap OPD. Tentang perkembangan akuntabilitas dan implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin mendengar capaian apa saja yang sudah di hasilkan pada tahun 2020. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News