Smart Government Kota Batu Masih Terkendala Data di Beberapa OPD

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Keinginan Kota Batu untuk mengelola program strategis tata kelola yang diintegrasikan dengan teknologi, tak menunjukkan pengaruh signifikan. Kesenjangan antara tujuan pembangunan dan strategi implementasi mengindikasikan belum memiliki kepedulian tinggi terhadap penggunaan kecenderungan data dan merangkul masyarakat untuk mengelola daerah.

Hal itu terlihat dari beberapa OPD yang belum memanfaatkan aplikasi smart city dalam menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis data digital. Persoalan inilah yang dihadapi Diskominfo Kota Batu selaku pengelola smart city untuk mewujudkan smart government yang ditargetkan terwujud di tahun 2021.

Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat

Kepala Diskominfo Kota Batu, Agoes Mahmoedi menyebutkan bahwa ada enam dimensi indikator kota smart, yakni smart branding, smart living, smart employement, sosial, ekonomi, dan goverment.

Adapun untuk mewujudkan smart government di tahun 2021, Diskominfo Kota Batu meminta kepada seluruh OPD agar memiliki aplikasi yang dipadukan dengan data-data sektoral sesuai tupoksi di masing-masing perangkat daerah.

Dari 32 OPD yang ada di lingkungan Pemkot Batu, saat ini ada 15 OPD yang memiliki aplikasi terintegrasi dengan smart city. Namun dari 15 OPD itu, hanya beberapa OPD saja yang mengoptimalkan aplikasi smart city. Maka perlu sajian data-data yang disiapkan OPD terkait, sehingga mempermudah kinerja dan diketahui publik secara cepat dan transparan.

Baca Juga: Peringati HKN ke-60, Dinkes Kota Batu Luncurkan Program Integrasi Layanan Primer

Salah satu kendala belum dioptimalkannya smart city, yakni belum di-update basis data oleh OPD. "Maka perlu ditindaklanjuti, agar data-data bisa disajikan di aplikasi agar mewujudkan smart goverment," ujar Agoes.

Beberapa OPD yang belum memanfaatkan aplikasi smart city, di antaranya DPUPR, Dispendukcapil, dan Dinkes. Sedangkan yang sudah memanfaatkan, seperti Bagian Kesra dan JDIH Bagian Hukum.

Pihaknya bekerja sama dengan ITS untuk merancang tata kelola aplikasi di tiap OPD, sehingga bisa diketahui kebutuhan-kebutuhan tiap OPD yang disesuaikan dengan tupoksinya.

Baca Juga: Pemkot Batu dan DPRD Sepakati APBD 2025, Alokasi Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

"Perlu tata kelola yang baik agar masing-masing OPD menyusun data sektoral, maka harus tersedia data yang update untuk ditampilkan dalam smart city yang memiliki visi smart goverment," papar Agoes.

Agoes menambahkan, agar OPD berkomitmen menyiapkan data yang dibutuhkan, sehingga target mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik bisa tercapai. Dukungan data sangat vital untuk memenuhi terwujudnya smart government yang ditargetkan terealisasi pada 2021 nanti.

"Serta perlu tim operator di tiap OPD yang menjalankan aplikasi. Misalnya ada keluhan yang disampaikan warga yang bisa direspons cepat begitu ada informasi masuk," pungkasnya. (asa/zar)

Baca Juga: Peringati Hakordia, Pj Wali Kota Batu Minta Sektor Pendidikan Tumbuhkan Budaya Antikorupsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News