Massa menggelar kenduri dan tumpengan untuk mendoakan agar era kepemimpinan Kapolres AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya segera berakhir.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa dan kenduri massal digelar di depan Mapolres Blitar, Selasa (10/11/2020). Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Blitar itu menuntut agar Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo mengundurkan diri dari jabatannya.
Unjuk rasa diawali dengan orasi di depan gerbang Mapolres Blitar. Setelah berorasi dan menyampaikan tuntutan, mereka kemudian menggelar kenduri dan tumpengan untuk mendoakan agar era kepemimpinan Kapolres AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya segera berganti.
Totok Siswanto, Koordinator Aksi, mengatakan pihaknya sebagai masyarakat asli Blitar merasa kecewa dengan kepemimpinan Ahmad Fanani selama menjadi kapolres. Pasalnya, terhitung kurang lebih delapan bulan dia menjabat, sudah sebanyak tiga kali Propam dari Mabes maupun Polda turun untuk melakukan pengawasan. Itu artinya, kondisi internal kepolisian sedang tidak baik-baik saja.
"Kami cinta dan peduli dengan instansi kepolisian. Kami menilai ada oknum yang itu adalah kapolresnya sendiri tidak mengayomi, melindungi, dan melayani. Ini sudah banyak dirasakan masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk itu, aksi ini digelar untuk menyelamatkan Polres Blitar," ujar Totok.
Selain itu, kata dia sejak bulan April sampai dengan September 2020 marak adanya pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat dan perjudian, namun tidak ada tindakan yang tegas sehingga terkesan adanya pembiaran.
"Pertambangan semakin marak, apalagi mereka banyak yang menggunakan alat berat," imbuhnya.
Selain masalah tambang dan judi pada tanggal satu Oktober bulan lalu, tambah Totok, terdapat salah satu anggotanya yang mengundurkan diri dari Polri, karena tidak betah dengan kepemimpinan kapolres.
"Itukan menandakan komunikasi yang tidak baik. Pertanyaannya, jika dengan anggotanya saja begitu, apalagi dengan masyarakat," tegas Totok.
Ia melanjutkan, dari informasi yang mereka himpun, terdapat dugaan penangkapan terkait pelayanan penertiban SIM di Polres Blitar oleh Propam Mabes Polri.
"Dengan begitu, berarti ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam prosedur pelayanan SIM di Polres Blitar. Nah, kami menganggap hal ini harus diketahui publik, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena itulah, kami sebagai masyarakat asli Blitar merasa kecewa dan menuntut kepada kapolres untuk mundur dari jabatannya," pungkas Totok.
Sampai berita ini ditulis, pihak Polres Blitar belum memberikan tanggapan. Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya juga belum memberi balasan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
