Sepuluh lembaga instansi pemerintah dan nonpemerintah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep. (foto: ist)
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Sedikitnya, ada sepuluh lembaga instansi pemerintah dan nonpemerintah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep untuk pemanfaatan data kependudukan menuju satu data.
“Ya, ada sebanyak 10 lembaga instansi yang sedang dalam proses menunggu turunnya user ID, di antaranya sebanyak 7 instansi, yakni Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, RSUD dr. H. Moh. Anwar, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Lenteng, dan Kecamatan Pasongsongan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Ir. Edy Rasiyadi, M.Si., saat Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengguna di Ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Sumenep, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Ajak Masyarakat Gelorakan Bela Negara, Bupati Sumenep Singgung Isu Geopolitik
Sementara dua yang lainnya, sedang dalam proses melengkapi berkas, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep dan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
“Instansi dalam proses permohonan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep,” jelasnya.
Diharapkan, lembaga instansi pemerintah dan nonpemerintah lainnya juga bekerja sama dengan Disdukcapil Sumenep dalam pemanfaatan data kependudukan menuju satu data, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Maksimalkan Pengumpulan Zakat, Baznas dan UPZ Sumenep Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
“Organisasi perangkat daerah (OPD) itu sangat membutuhkan data kependudukan untuk bantuan sosial, pelayanan kesehatan di puskesmas, dan bantuan lainnya,” tandasnya.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, bahwa hak akses data kependudukan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
“Adapun data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan data agregat wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara,” terangnya.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Teken Kerja Sama Proyek APHT dengan PD Sumekar, Siap Operasikan Pabrik Rokok Terpadu
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep R. Ach. Syahwan Effendi mengungkapkan, kegiatan ini agar instansi bisa memanfaatkan data kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Disdukcapil Kabupaten Sumenep.
"Yang tujuannya adalah agar instansi pemerintah dan nonpemerintah memanfaatkan data kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (aln/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
