SUMENEP (BangsaOnline) - Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep kepada sejumlah pasien miskin di berbagai pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dinilai kurang maksimal. Pasalnya, banyak petugas kesehatan diduga mengesampingkan pelayanan untuk warga miskin.
Buktinya, pelayanan untuk pasien umum dan pasien miskin masih terdapat perbedaan segnifikan. Salah satunya tentang fasilitas yang diberikan. Jika untuk ruang pasien umum terdapat fasilitas kipas angin. Sementara untuk pasien yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) tidak ada. Akibatnya, saat siang hari di dalam ruangan panas.
Baca Juga: Kepala DPUTR Sumenep Yakin Proyek Gedung DPRD Selesai Tepat Waktu
Selain itu, pasien umum untuk bad (kasur) masing-masing pasien dipisah dengan sekat yang terbuat dari triplek. Sementara untuk pasien SPM dibiarkan terbuka tanpa sekat.
Ini diketahui saat komisi D DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai puskesmas, salahsatunya Puskesmas Kecamatan Bluto, beberapa hari yang lalu.
”Kami sangat menyayangkan atas sikap yang dilakukan oleh puskesmas. Karena pada dasarnya, semua warga indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, termasuk warga miskin,” kata Anggota Komisi D DPRD Sumenep Jubriyanto.
Baca Juga: DPRD Sumenep Gelar Paripurna Perdana Pembentukan Fraksi-Fraksi
Menurtunya, pembedaan ini telah mencederai semangat pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, saat ini pemerintah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan di keluarnya program JKN semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama.
”Saya juga meminta agar Dinkes aktif melakukan pengawasan. Jika ada petugas yang bertindak sewenang-wenangan harus ditindak tegas,” tambahnya.
Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Kedehatan (Dinkes) setempat, guna menglarifikasi dan juga untuk mencari solusi minimnya pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Hari Pertama Masuk Kerja, Ketua DPRD Sumenep Kumpulkan Sekwan, Kabag, dan Staf
”Di internal Komisi D sudah sepakat, dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan kepala Dinkes. Itu untuk meminta penjelasan kenapa pelayanan kesehatan masih terlalu minim, utamanya bagi warga miskin,” ungkapnya.
Kepala Dinkes Sumenep dr A Fatoni tidak menampik jika pelayanan yang diberikan terhadap warga miskin kurang maksimal.
”Kami sudah mengintruksikan terhadap semua petugas yang berada di puskesmas, agar hal itu dihentikan. Karena langkah yang dilakukan puskesmas itu tidak benar. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan. Kami sudah meminta untuk tidak diteruskan,” pungkasnya.
Baca Juga: Eksekutif dan Legislatif Tanda Tangani KUA PPAS APBD Sumenep 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
