H. Kholiq, Ketua Pinsar Jatim.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Kondisi ribuan peternakan ayam potong (broiler) rakyat dan mandiri kini semakin memprihatinkan. Dalam dua tahun terakhir, kerugian sektor ini disinyalir mencapai miliaran rupiah, akibat harga jual ayam potong hidup (life birds) yang terus anjlok di pasaran, hingga di kisaran Rp 15.000.
Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Timur, H. Kholiq, saat ditemui di sela-sela Rembug Perunggasan Nasional, Kamis (10/12/2020) di Hotel Singhasari Resort Kota Batu. Ia mengatakan, ribuan peternak broiler sudah dua tahun ini rugi terus. Sebab, harga jual ayam hidup di bawah harga pokok produksi (HPP), yakni di bawah Rp 15.000/kg.
Baca Juga: Ayo Simak! Berikut Beberapa Jenis Barang dan Jasa yang Bebas dari PPN!
“Idealnya harga ayam life birds itu di atas Rp18.500/Kg, itu baru untung. Tetapi faktanya, dalam dua tahun terakhir ini terbanyak ada di bawah Rp 15.000/Kg, bahkan menyentuh posisi terendah ada di Rp 8.000/Kg,” kata Kholiq yang juga ketua penyelenggara.
Akibat kondisi seperti ini, kata Kholiq, ribuan peternak ayam potong mengalami kerugian besar hingga bangkrut. Beberapa di antara mereka sampai harus menjual tanahnya, demi menutupi utang yang nilainya miliaran rupiah.
Kata dia, kalau kondisi ini dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil tindakan, semua peternak rakyat akan mati. Menurut Kholiq, rendahnya harga ayam hidup disebabkan adanya monopoli pabrikan-pabrikan. "Seperti sekarang ini, hanya dikuasai 'dua gajah'," sebutnya
Baca Juga: Komitmen Wujudkan Hilirisasi Dalam Negeri, Antam Borong 30 Ton Emas Batangan Freeport
Selain dipengaruhi harga jual ayam potong, lanjut dia, terpuruknya peternak rakyat juga dipengaruhi tingginya biaya sarana produksi akibat naiknya harga bibit ayam day old chicken (DOC) harga pakan, serta kelebihan produksi (oversupply) ayam broiler di pasaran.
“Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah dapat membuat rumusan dan memberi batasan harga jual DOC supaya terjangkau oleh peternak rakyat mandiri. Sehingga HPP-nya dapat bersaing dengan perusahaan terintegrasi atau integrator,” ungkapnya.
Selain itu, Pinsar Indonesia kata dia, juga meminta kepada Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) mempublikasikan perusahaan yang patuh dan yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, agar peternak melalui asosiasi ikut menilai dan melakukan kontrol.
Baca Juga: Fungsi Kalkulator Forex Lanjutan: Melampaui Perhitungan Dasar
“Distribusi DOC untuk peternak mandiri harus bisa sampai 50 persen dari total produksi DOC Pabrikan sesuai dengan Permentan NO.32 Tahun 2017,” jelasnya.
“Dirjen PKH melalui DERBIT harus membuka data potensi produksi DOC FS tahun 2021 per bulan pada bulan berjalan, supaya peternak dapat menganalisa. Dan juga menuntut dirjen membuka secara transparan alokasi dan distribusi DOC FS dari PT. Berdikari,” pungkasnya. (asa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
