KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak kebijakan impor beras, giliran Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana juga menolak kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan impor beras sebesar 1 juta ton di tahun ini.
Sikap penolakan itu diambil bukanlah tanpa sebab, tapi karena tingkat ketersediaan beras di Kabupaten Kediri cukup melimpah.
Baca Juga: Kampanye di Kecamatan Kepung, Dhito Dipuji Sebagai Pemimpin Pengayom Petani
Mas Bup Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, menjelaskan selain Kabupaten Kediri saat ini tengah memasuki masa panen raya, berdasarkan data tahun 2020 kemarin, Kabupaten Kediri justru mengalami surplus atau pemasukan beras lebih besar daripada pengeluaran.
"Kabupaten Kediri untuk per hari ini tidak membutuhkan impor beras. Karena apa, tahun 2020 kemarin kita surplus di angka 49 ribu ton," ujarnya, Jumat (26/3).
Menurut Mas Bup Dhito, dengan jumlah penduduk 1,6 juta sekian, kebutuhan beras untuk Kabupaten Kediri secara kalkulasi di angka 114 ribu ton. Sekarang pada saat musim panen raya ini, sudah panen di angka 39 ribu ton. Diprediksi sampai akhir bulan April nanti, produksi beras di Kabupaten Kediri mencapai 89 ribu ton.
Baca Juga: Program Pelatihan Santri yang Digagas Bupati Kediri Diapresiasi Pengasuh Ponpes
"Artinya, 89 ribu ton yang akan dipanen pada akhir bulan april nanti kalau dijumlahkan dengan surplus yang ada itu (49 ton) jumlahnya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kediri," terangnya.
Ditambahkan oleh putra dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu, justru yang menjadi sorotan adalah terkait serapan gabah di Kabupaten Kediri saat ini yang dinilai masih kurang baik. Menurutnya, pengelolaan ini juga perlu dilakukan sosialisasi. Supaya gabah itu dapat terserap oleh Bulog.
"Nanti kita berencana akan sediakan tempat pengeringan hingga diberikan hairdryer atau pengeringan supaya hasil gabah dapat lebih baik lagi dan pada akhirnya gabah-gabah dari petani dapat terserap (oleh Bulog)," pungkas Mas Bup Dhito.
Baca Juga: Bekali Keterampilan Santri, Pemkab Kediri Beri Pelatihan Kerja di Ponpes Al-Ishlah
Sebelumnya, Suyitno (48), Ketua Kelompok Tani Waru waru, Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, juga menolak kebijakan impor beras oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini petani sedang masa panen raya.
Menurut Suyitno, saat ini kendala yang dihadapi petani setelah panen adalah gabah mereka ditolak oleh Bulog dengan alasan masih ada gabah hijaunya.
"Karena ditolak Bulog, maka gabahnya akan disimpan dulu, sampai harga gabah kering naik. Karena harga gabah di pasaran sendiri juga lagi jatuh hanya berkisar antara Rp. 3.000 - 4.300/kg," kata Suyitno.(uji)
Baca Juga: Ribuan Petani di Kabupaten Kediri Gelar Deklarasi Dukung Dhito-Dewi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News