Khofifah saat meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten dan Kota Blitar, Rabu (14/4/2021).
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong semua pihak untuk bersinergi melakukan percepatan penanganan dampak gempa bumi. Utamanya dalam hal validasi data tingkat kerusakan.
Dia mengatakan, hal ini perlu cepat dilakukan untuk pengajuan stimulan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Siapkan 50 Hektare untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Sesuai arahan Kepala BNPB, jika kategori rusaknya ringan akan mendapatkan stimulan sebesar Rp 10 juta. Sedangkan kategori rusak sedang sebesar Rp 25 juta, dan kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta. Sementara untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR.
"Sekarang diharapkan percepatan validasinya selama seminggu ini, apa kategori kerusakannya. Supaya kalau kita ajukan ke BNPB sekali sudah final, tidak mondar-mandir. Saya berharap ini disegerakan di tiga kabupaten. Di antaranya Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar yang terdampak cukup signifikan," ujar Khofifah saat meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten dan Kota Blitar, Rabu (14/4/2021).
Dia berharap, pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan dapat mengidentifikasi kategori kerusakan bangunan yang terjadi di wilayahnya, baik perumahan warga, gedung fasilitas umum, dan gedung fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial.
Baca Juga: Bersama Australia Government, BNPB Gelar Misi Pemantauan Program Siap Siaga
"Dan itu harus ditulis dan tercatat di Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Balai Desa. Agar siapa saja warga yang mengalami kerugian materiil kerusakan bangunan akibat bencana alam dapat mengonfirmasi datanya," tegasnya.
Tak hanya itu, untuk mempercepat perbaikan bangunan yang rusak, Khofifah menjelaskan bahwa BNPB akan berkolaborasi dengan TNI-Polri untuk membantu proses percepatan recovery. Namun, pengerahan bantuan TNI-Polri hanya untuk bangunan yang mengalami kerusakan berat saja. Sementara untuk kerusakan sedang dan ringan, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan bangunan secara swakelola.
"Untuk rusak ringan dan sedang ini diperbaiki secara swakelola supaya lebih cepat. Untuk rusak berat sudah dikoordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak," ujar Khofifah.
Baca Juga: Terima Pin Emas dari BNPB, Khofifah Serukan Kolaborasi
Di Kabupaten Blitar ada dua titik yang ditinjau Khofifah. Titik pertama adalah dua rumah milik warga Desa Tepas, Kecamatan Kesamben. Dua rumah itu adalah milik Darmo (81) dan rumah Makroni (55), yang keduanya masuk kategori rusak berat.
Usai dari Kesamben, Khofifah langsung bertolak ke kantor DPRD Kabupaten Blitar yang juga terdampak gempa bumi yang berpusat di perairan selatan Kabupaten Malang tersebut. Terakhir lokasi terdampak gempa bumi yang didatangi Khofifah adalah ruang paviliun Cempaka di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
Baca Juga: Ketua Kwarda Pramuka Jatim dan Adhy Karyono Terima Penghargaan Pin Emas dari BNPB
Data bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak di Kabupaten Blitar akibat gempa bermagnitudo 6,1 berdasarkan update terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar sebanyak 924 unit. Dari jumlah tersebut kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Kanigoro. Jumlah bangunan yang rusak di ibu kota Kabupaten Blitar itu mencapai, 220 unit. Disusul di Kecamatan Binangun 125 unit, kemudian di Kecamatan Talun 115 unit.
Untuk rumah warga, total yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 516 unit. Kemudian yang rusak sedang 285 unit, dan rusak parah 31 unit. Sedangkan untuk fasilitas umum 60 unit mengalami kerusakan ringan, 29 unit rusak sedang, dan 3 unit masuk kategori rusak parah. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
