SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Untuk memulihkan kesehatan masyarakat, Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Hal ini bisa berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula.
“Meski vaksinasi sudah berjalan, protokol kesehatan (prokes) jadi elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, pada Dialog Produktif bertema Protokol Jalan, Ekonomi Aman yang diselenggarakan KPCPEN, Jumat (28/5).
Baca Juga: Petrokimia Gresik Terima Jatim Bangkit Award 2023
Sudah setahun lebih masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapannya, mereka sudah paham prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19.
“Mungkin masyarakat mulai jenuh dengan disiplin menjalankan prokes. Sehingga perlu untuk diingatkan secara terus menerus supaya terbiasa dengan prokes,” kata dr. Reisa.
“Kalau masyarakat sudah berkesempatan untuk divaksinasi, sebaiknya manfaatkan, jangan menundanya. Kalau ingin segera keluar dari pandemi, harus mengutamakan proteksi. Itulah kenapa kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi tujuan dari program vaksinasi. Juga prokes demi melindungi diri dan orang yang belum mendapatkan vaksin,” imbuhnya.
Baca Juga: Masa Transisi Menuju Endemi, Gubernur Khofifah: Masyarakat Boleh Tak Kenakan Masker Asal Sehat
Dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang efisien. "Sebagai ilustrasi, katakanlah biaya vaksinasi Covid-19 seharga 900 ribu rupiah, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit," terang Dr. PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH.
Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena Covid-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat Covid-19.
Prof. Hasbullah juga menjelaskan akibat Covid-19, anggaran belanja negara defisit hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah. Karena Covid-19 yang tidak teratasi membuat perekonomian tidak bergerak.
Baca Juga: Isu Booster Kedua Jadi Syarat Mudik, Simak Penjelasan Kemenkes
"Sehingga kita semua sebenarnya adalah korban Covid-19. Pemerintah sadar betul apabila masyarakat tidak dipulihkan kesehatannya, serta perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi menjadi sulit bergerak. Pemerintah pun berinvestasi dengan vaksinasi dan melalui 3T,” pungkasnya. (diy/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News