Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi akan segera menggelar rapat bersama pimpinan yang lain untuk menyikapi hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 yang baru saja mendapat hasil opini Tidak Wajar (TW).
Sebab menurutnya, hal itu akan berdampak bagi pemerintahan yang baru. Rapim itu dijadwalkan minggu depan, karena saat ini parlemen masih dalam masa reses atau menjalankan kegiatan di luar DPRD.
Baca Juga: Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp721 Juta, Eks Kades Sidodadi Paiton Ditahan Kejari Probolinggo
"Minggu depan, pimpinan DPRD yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua, akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) untuk menetukan sikap atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut," ucap Itqon, Jumat (4/7).
"Namun secara informal, opsi yang akan diambil kemungkinan besar adalah DPRD Jember akan meminta BPK untuk mengadakan audit investigatif," sambungnya.
Dia menjelaskan, hasil audit investigatif inilah yang nantinya akan menjadi bahan untuk aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan atau polisi, untuk bergerak mengusut, jika ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidananya.
Baca Juga: Tim Arkeolog BPK Temukan Patirtan Baru dan Gentong di Selatan Candi Klotok Kota Kediri
Sejauh ini, BPK merekomendasikan agar Pemkab Jember wajib menyelesaikan ketidakwajaran tersebut. Termasuk mengembalikan dana sebesar Rp 107,09 miliar dari Kas Bendahara Pengeluaran yang dinilai BPK tidak sesuai aturan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Jika tidak diselesaikan, permasalahan ini akan mengganggu jalannya pemerintahan Bupati-Wabup Jember saat ini, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Sementara Bupati Jember, H Hendy Siswanto menyatakan dengan tegas tidak mau persoalan APBD tahun sebelumnya menggangu programnya. Dia berharap, pejabat yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, BPK memberikan tenggat waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan BPK.
Baca Juga: Di Pelantikan Kalan BPK, Adhy Karyono Siap Bersinergi Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Pemprov Jatim
"Silakan dijawab oleh pejabat yang bertanggung jawab pada tahun anggaran 2020. Jika sudah dijawab dengan benar, maka akan selesai persoalan tersebut. Namun, jika BPK masih menilai LHP tersebut masih tidak bisa dipertanggunjawabkan, maka instansi lain yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," tegasnya. (yud/eko/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
