Ini Empat Alasan Elektabilitas Partai yang Terjerat Korupsi Masih Tinggi

Ini Empat Alasan Elektabilitas Partai yang Terjerat Korupsi Masih Tinggi Ubedilah Badrun, M.Si., Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). (foto: ist)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Belakangan ini ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil surveinya yang menyajikan fakta partai yang korupsinya dahsyat masih berada di papan atas, bahkan nomor satu.

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengungkapkan bahwa ada empat alasan sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas partai yang terjerat korupsi masih tinggi.

Baca Juga: MSI Simulasikan Pasangan Kandidat Pilkada Sidoarjo 2024, ini Elektabilitasnya

"Alasan pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sampel survei kemungkinan apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup,” ujar Ubedilah dalam keterangan persnya, Selasa (24/8/2021).

Alasan kedua, sambung Ubedilah, masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos.

Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, kata Ubedilah, mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin dan memberi sanksi dengan tidak lagi memilih partai yang korup itu.

Baca Juga: Lembaga Survei Merangkap Jurkam dan Agitator? Setara Institute Minta Tak Korbankan Etika

Alasan ketiga, tingginya elektabilitas tersebut menggambarkan bahwa antara rakyat dan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif.

“Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikkan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara,” tukas Ubedilah yang juga Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies ini.

Keempat, Ubedilah menilai, apabila rakyat secara empirik masih rasional, bersikap kritis, dan antikorupsi, maka tingginya elektabilitas partai yang korup bukanlah realitas sebenarnya. Artinya, menurut dia, ada kemungkinan survei tersebut bayaran.

Baca Juga: Dipimpin Adam Rusydi, ​Elektabilitas Partai Golkar di Sidoarjo Terus Naik

“Survei yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian," pungkas Ubed. (mdr/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO