Panitia Wayangan, Politisi Nasdem Ingatkan Risiko Hukum Dana APBD untuk Muktamar NU

Panitia Wayangan, Politisi Nasdem Ingatkan Risiko Hukum Dana APBD untuk Muktamar NU Launching Sukses Muktamar NU ditandai dengan wayangan. Tampak Ki Enthus Susmono, KHSaid Aqil Siradj, Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Foto : Taufik suarasurabaya.net

"Kalau baru-baru ini ada gerakan penggalangan koin untuk pengembalian dana bantuan Australia untuk Tsunami Aceh. Harusnya pengurus NU juga berani melakukan penggalangan sodaqoh atau infak kepada warga NU untuk mendanai Muktamar NU mendatang," ujar Ahmad Heri kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (14/3/2015). "Yang penting peruntukannya jelas, accountable serta transparan, pasti warga NU mendukung penggalangan infak untuk Muktamar sebab mereka juga akan merasa ikut memiliki NU," tegas Heri.

Pertimbangan lainnya, kata Ahmad Heri, orang-orang yang terlibat langsung dalam Muktamar akan merasa berdosa besar dan punya beban moral. Pasalnya, mereka menggunakan dana umat yang digalang mulai dari anak ranting, ranting, MWC, PC, PW hingga PBNU. Kegiatan ini pun harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gerakan infak Muktamar ini, lanjut Heri, juga bisa menghindari NU dari jerat hukum. Ini meneladani etika salafus shaleh yang enggan menerima bantuan pemerintah (APBN / APBD) untuk pembangunan pondok pesantrennya karena menilai bantuan tersebut adalah subhat.

"Kami khawatir jika Muktamar NU dibiayai APBN/APBD kemudian dalam laporan pertanggungjawabnnya ada masalah di kemudian hari, justru bisa mencoreng nama NU. Ini juga bisa menghindari intervensi pemerintah terhadap ormas keumatan terbesar di Indonesia seperti NU," tambah dia.

Belakangan muncul informasi simpang-siur di kalangan pengurus PWNU Jawa Timur soal asal usul dana Muktamar NU ini. Ada yang bilang dana Rp 10 Miliar itu diambilkan dari dana Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) DPRD Jatim. Namun sebagian lagi menyatakan informasi itu tak benar. Dana itu justeru diambilkan dari dana aman secara hukum. Namun terlepas dari kesimpangsiuran informasi itu tampaknya panitia Muktamar NU harus segera menjelaskan secara transparan kepada warga NU soal asal muasal dana itu agar tak muncul fitnah.

Heri yang juga anggota DPRD Jawa Timur itu bahkan mendesak supaya Muktamar NU bebas dari intervensi pihak luar dengan cara pembiayaan Muktamar ditanggung bersama warga NU.

Ahmad Heri juga mengungkapkan bahwa menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-33 2015 di Jombang, sejumlah warga NU mulai resah karena minimnya keterlibatan umat dalam gawe besar organisasi keumatan terbesar di Indonesia. Pernyataan Heri ini tampaknya terkait dengan informasi bahwa kerja Muktamar diserahkan kepada Event Organizer (EO) mirip partai politik.

Sebelumnya Thoriqul Haq, Sekretaris Panitia Daerah Muktamar NU ke-33, yang juga Sekretaris DPW PKB Jawa Timur membantah beaya perhelatan akbar warga nahdliyin ini mencapai Rp 15 miliar."Apa yang disampaikan pihak luar bahwa muktamar akan menghabiskan biaya hingga 15 Miliar adalah tuduhan tidak berdasar," tandas Thoriqul Haq seperti dikutip NU Online, Website resmi PBNU. Apalagi, kata alumnus pasca sarjana Universitas Malaya Malaysia ini, mereka (pihak luar) tidak mengetahui secara detail kebutuhan panitia muktamar. Namun Thoriq tak menjelaskan siapa yang dimaksud pihak luar.

Seperti diberitakan berbagai media, semula yang mengungkap beaya Muktamar NU ke-33 mencapai Rp 15 miliar adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Panitia Daerah Muktamar NU. Informasi itu disampaikan Gus Ipul kepada wartawan usai salat Jumat di kantornya, Jumat, 13 Fabruari 2015.

Dalam kesempatan itu Gus Ipul mengatakan, bahwa Muktamar NU akan mengundang sejumlah musisi, diantaranya Ahmad Dhani dan Slank. “Ini masih kami koordinasikan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur itu seperti dikutip sejumlah media, diantaranya Tempo.co.id. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Mobil Dihadang Petugas, Caketum PBNU Kiai As'ad Ali dan Kiai Asep Jalan Kaki ke Pembukaan Muktamar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO