Dari kiri: Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, dan Inspektur Inspektorat Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani. (foto: ist)
Ia berharap ke depan rekan-rekan di Pemerintah Kota Kediri terus meningkatkan akuntabilitasnya. Selain itu, hal penting yang juga harus ditingkatkan adalah pelayanan kepada masyarakat.
"Pemerintah Kota Kediri mendapatkan Opini WTP ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Karena kita menggunakan uang negara, jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya secara rinci dan detail, sehingga kita bisa mendapatkan Opini WTP terus," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Namun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.
"Saya sampaikan penghargaan untuk seluruh K/L dan pemda yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya," ujar Menkeu.
Opini WTP 2020 ini turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten. (uji/zar)
