SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Kabupaten Situbondo yang sudah disahkan beberapa waktu lalu oleh DPRD Situbondo masih belum bisa diterapkan. Pasalnya, draf P-APBD tersebut hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jatim.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo Edy Wahyudi saat ditemui di kantornya, Senin (18/10) sore.
Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir
"Sampai saat ini, informasi yang saya terima draf APBD Perubahan masih ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Mas Edy, sapaan akrab Ketua DPRD Situbondo ini.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mempertanyakan belum turunnya evaluasi gubernur terkait dengan draf APBD Perubahan 2021. Padahal, APBD Perubahan sudah disahkan DPRD sejak tanggal 27 September lalu.
"Artinya, sudah berjalan sekitar tiga minggu atau hampir satu bulan, namun (hasil evaluasi) masih belum turun," ungkapnya.
Baca Juga: Lagi, Jatim Dapat Penghargaan, Raih Predikat Sangat Baik Implementasi Sistem Merit Manajemen ASN
Untuk itu, Edy mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk proaktif mengawal pengesahan APBD Perubahan agar evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur segera rampung.
"Ini penting, karena berkaitan dengan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan di APBD Perubahan. Apalagi, sisa waktu masa anggaran tahun 2021 sudah tersisa 2 bulan lagi," katanya.
"Jadi, misalnya ini masih belum segera turun dari Gubernur, maka akan menghambat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di APBD Perubahan," ujar pria asal Kecamatan Asembagus ini.
Baca Juga: Luncurkan Puspaga Setara di Peringatan Hari Ibu, Pj Gubernur Jatim : Wujudkan Kesetaraan Gender
Disinggung tentang adanya kendala sehingga draf APBD Perubahan masih belum turun dari Pemprov Jatim, Edy mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia mengaku sudah meminta DPKAD Kabupaten Situbondo untuk segera mengawal draf tersebut.
"Informasinya sudah dikawal, bahkan dia (DPKAD) mengaku hampir setiap hari sudah ditanyakan ke Provinsi, tapi sampai saat ini masih belum turun," pungkasnya. (mur/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News