Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan.
Menyikapi hal ini, Faisol bakal melayangkan surat audiensi, terutama ke beberapa dinas untuk meminta kejelasan dan realisasi dana pokir.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrachman, membenarkan bahwa dana pokir DPRD meningkat. Menurutnya, dana tersebut sudah teranggarkan dan didasarkan dari usulan setiap anggota DPRD, lalu ditangkap oleh OPD terkait melalui jalur pokir dengan catatan tidak boleh lebih dari Rp2 miliar pada tahun ini.
Ia memaparkan, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kemudian dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD pada tahun tersebut. Usulan program yang melalui jalur dana pokir diwajibkan untuk kemasyarakatan di daerah dan konstituen masing-masing, seperti infrastruktur jalan, paving, pembangunan masjid, serta bangunan fisik yang lain.
Selain itu, program yang diusulkan setiap anggota dewan tidak boleh di luar program Bupati Pemekasan. Setelah pokir yang menjadi usulan anggota dewan dan disetujui, maka program tersebut menjadi kewenangan dinas terkait administrasi dan teknis pelaksanaannya di lapangan.
"Tergantung dinasnya, dana pokir itu bisa dilelang bisa juga tidak, tergantung besar anggarannya, bisa penunjukkan, kalau hibah menunggu SK Bupati, jadi pokir itu bukan sesuatu yang eksklusif di APBD," kata Taufikurrachman. (pmk1/mar)
