"Seharusnya jatah pokir ini dikurangi di musim pandemi Covid-19, bukan malah dinaikkan lebih dari lima puluh persen. Apalagi sekarang pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten menurun karena pandemi," ujarnya, Rabu (27/10)
Menyikapi hal ini, Faisol bakal melayangkan surat audiensi, terutama ke beberapa dinas untuk meminta kejelasan dan realisasi dana pokir.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrachman, membenarkan bahwa dana pokir DPRD meningkat. Menurutnya, dana tersebut sudah teranggarkan dan didasarkan dari usulan setiap anggota DPRD, lalu ditangkap oleh OPD terkait melalui jalur pokir dengan catatan tidak boleh lebih dari Rp2 miliar pada tahun ini.
Ia memaparkan, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kemudian dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD pada tahun tersebut. Usulan program yang melalui jalur dana pokir diwajibkan untuk kemasyarakatan di daerah dan konstituen masing-masing, seperti infrastruktur jalan, paving, pembangunan masjid, serta bangunan fisik yang lain.
