KWG-DPRD Gresik Gelar Dialog Terbatas Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kembali bekerja sama dengan DPRD Gresik untuk menggelar dialog terbatas.

Dialog yang bakal diadakan pada 20 November 2021 di Hotel Aston tersebut akan mengambil tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi, Peran Legislatif Dalam Pemulihan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gresik".

Acara itu menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Juga, empat Pimpinan DPRD. Ketua Much Abdul Qodir, Wakil Ketua Nur Saidah, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan.

Tentunya, kegiatan tersebut juga menghadirkan pemangku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik. Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), maupun Dinas Pendidikan (Dispendik).

Ketua KWG M Syuhud Almanfaluty menjelaskan, dialog terbatas tersebut sebagai bentuk ikhtiar KWG. Sebagai salah satu pilar demokrasi, KWG ingin turut andil dalam mewarnai pembangunan di Kabupaten Gresik di era Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.

"Ini sebagai bentuk supporting KWG terhadap program Nawa Karsa pasangan Gus Yani - Bu Min. KWG ingin mendorong Pemerintahan (Pemkab Gresik dan DPRD) meski dalam situasi sulit karena pandemi Covid-19, tapi lompatan program pembangunan infrastruktur harus tetap dijalankan, karena eksekusinya telah dinantikan oleh masyarakat," ucapnya, Minggu (14/11/2021).

Menurut Syuhud, dalam Nawa Karsa pasangan Gus Yani - Bu Min, percepatan pembangunan sarana infrastruktur adalah salah satu program prioritas. Mulai infrasruktur jalan, baik jalan poros desa (JPD) maupun jalan kabupaten. Kemudian, infrastruktur pendidikan dan penanganan Kali Lamong.

Program-program tersebut sangat dinantikan realisasinya oleh masyarakat pasca Gus Yani dan Bu Min dilantik oleh Gubernur Jatim pada 26 Februari 2021.

"Jadi, masyarakat Gresik, baik di wilayah utara dan selatan sangat menanti-nantikan program itu cepat direalisasikan, cepat dieksekusi," tutur wartawan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com yang bertugas di wilayah Gresik ini.

Dijelaskannya, di Kabupaten Gresik saat ini tercatat ada sekitar 170 ruas jalan poros desa (JPD), dan 512 kilometer (km) jalan kabupaten. Dari jumlah itu, ada yang sudah mulai dilakukan perbaikan dan belum, karena terbentur anggaran.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang belum naik grade kategori layak masih cukup banyak, meski tren jumlahnya setiap tahun terus berkurang kerena dilakukan perbaikan secara bertahap mengikuti ritme kekuatan fiskal pembiayaan.

Dispendik Kabupaten Gresik sendiri tahun ini mengerjakan sejumlah kegiatan fisik, baik dari dana pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk rehab SDN dan SMPN tahun ini ada kucuran anggaran sekitar Rp 20 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk rehab 17 titik atau paket sekolah.

Sama halnya penanganan Kali Lamong, pemerintah di tahun 2021 alokasikan anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan tanggul Kali Lamong. Sementara pembangunan tanggul dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Solo (BBWS) dengan porsi anggaran Rp 98 miliar.

Sementara untuk pemeliharaan rutin anak Kali Lamong tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk pengerukan.

"Masyarakat sangat menanti-nantikan infrastruktur tersebut bisa dilakukan perbaikan, sehingga masyarakat bisa nyaman dalam beraktivitas. Nyaman lakukan aktivitas perekonomian, anak-anak pelajar bisa nyaman dalam proses belajar mengajar, dan masyarakat di wilayah Gresik selatan bisa cepat terlepas dari belenggu banjir luapan Kali Lamong yang terjadi setiap tahun musim hujan, " bebernya.

Selain itu, diharapkan pembangunan infrastruktur di tengah situasi pandemi bisa berdampak terhadap perekonomian lokal. "Sehingga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menggeliatkan roda perekonomian di desa," tuturnya.

"Dengan adanya perbaikan JPD di desa A, maka bisa menciptakan pekerjaan bagi pengangguran di desa tersebut. Aktivitas tersebut juga bisa menggeliatkan roda perekonomian masyarakat seperti toko pracangan, warung klontong (kopi), dan lainnya bisa jalan (ada pembeli) imbas dari perbaikan sarana infrastruktur. Ini juga bagian dari ekosistem kebangkitan ekonomi yang diharapkan Presiden RI Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi di era pandemi," katanya.

Ia berharap, dialog tersebut juga bisa menjadi pelecut masyarakat, stakeholder, perusahaan, dan lainnya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong, bahu membahu dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah dengan komitnen sama, niat sama dan bekerja sama untuk perbaikan Gresik, apa yang diharapkan masyarakat bisa cepat terwujud," pungkasnya. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News