Perlancar Pencairan ADD, Bapenda Bojonegoro Siap Bantu Pemdes Screening Pelunasan PBB

Perlancar Pencairan ADD, Bapenda Bojonegoro Siap Bantu Pemdes Screening Pelunasan PBB Suasana ruang pelayanan di Kantor Bapenda Bojonegoro.

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siap memberi pelayanan guna memperlancar pencairan ADD. Sebab, Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu syarat untuk pencairan ADD.

Kabid Pajak Daerah 2 Bapenda Kabupaten Bojonegoro, Hendri Eko, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan fasilitasi deteksi dini atau screening atas pelunasan PBB yang ada di desa.

“Kita harus kembali ke semangat, kenapa PBB ini di daerahkan. Salah satunya karena daerah yang mengetahui langsung kondisi PBB,” ujarnya, Senin (03/01/22).

Dengan menyerahkan penagihan PBB kepada pemerintah desa, diharapkan ada umpan balik kepada bapenda. Dia mencontohkan kasus tanah warga di tepi Bengawan Solo yang tergerus. Jika bapenda tidak mendapat laporan, tentu tidak ada penyelesaian. Untuk itu, informasi lebih dini dari pemdes sangat diharapkan.

Lalu di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), menurutnya masih banyak warga yang belum memperhatikan bahwa ada waktu sanggah selama tiga bulan. Waktu sanggah digunakan saat ada permasalahan di lapangan.

"Contohnya, seperti sebuah bangunan dan tanah tercatat luas 300 meter persegi, namun sebenarnya 200 meter persegi. Persoalan tersebut bisa diurus dalam masa sanggah," jelasnya.

Simak berita selengkapnya ...