DPRD Kota Mojokerto Kaget, Dana Miliaran Rupiah Perumda Maja Tirta Disimpan di BPRS

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengaku kaget dengan mandeknya sisa penyertaan modal Perumda Maja Tirta senilai Rp2,350 miliar di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setempat. Dengan demikian, Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto menolak untuk memberi penyertaan modal lanjutan ke perusahaan pelat merah itu.

“Kami akan merunut dulu, merumuskan masalah kenapa duit itu di BPRS. Karena kalau menambah itu menjadi masalah baru. Mengingat duit yang kita butuhkan itu seharusnya sudah bisa dinikmati dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Ketua Banggar DPRD Kota Mojokerto, Denny Novianto, Rabu (31/8/2022).

“Duit itu kan sudah kita kucurkan, kita dok untuk penyertaan modal, kita belum berani untuk menambah. Khawatirnya ada kesalahan aturan. Kami harus mempelajari dulu aturan terkait itu, karena duit seharusnya sudah bisa di SPJ-kan. Tapi saya juga baru tahu duit itu tertahan di BPRS (sejak 2015), mestinya di Bank Jatim. Ini kan seperti orang sakit menitipkan duit pada orang sakit lainnya yang lebih kronis, dan akhirnya dinikmati yang kena stroke tadi,” paparnya menambahkan.

Ketua DPC Demokrat Kota Mojokerto itu menganggap, apa yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto merupakan simbiosis mutualisme antar-BUMD. Ia menyebut, pihaknya tak mau disalahkan dengan penambahan anggaran penyertaan modal bagi Perumda Maja Tirta. 

“Kalau kita tambahi lagi kita bisa salah. Karena kita harus mempelajari lagi, jadi temuan kita berpikir lebih panjang lagi. Tapi yang penting esensinya kita tidak membiarkan anak-anak kita. Kalau kolaps ya satu aja jangan semuanya. Apalagi yang ini berkenaan dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

“Kita punya dua BUMD, satunya sakit mulai lahir satunya baru lahir sudah sakit. Ini dilema juga. Kami kepingin tahu dulu rumusannya, dan harapannya BUMD sudah kita tangkap. Dan ini pak Bambang bisa bekerja kalau infrastruktur sudah terpenuhi dimana duitnya ada di BPRS. Dan tugas kita untuk mensupport agar duit itu keluar dulu,” imbuhnya.

Saat ini, kata Denny, tarif PDAM Kota Mojokerto merupakan yang terendah di Jawa Timur dengan harga Rp1.116,00. per meter kubik. Sedangkan, Gubernur Khofifah telah menentukan tarif terendah, yakni Rp2.750,00. per meter kubik.

“Ini berkorelasi panjang. Kalau duit itu sudah bisa digunakan untuk beli pompa baru dan sebagainya, kita punya hak tawar kepada masyarakat untuk dinaikkan sedikit tarifnya. Tapi, karena pelayanannya belum maksimal karena uang ini tertahan untuk pembenahan infrastruktur dari mesin-mesin tadi, kita belum berani menawarkan kepada masyarakat untuk kenaikan tarif tadi. Mengingat kondisi ekonomi seperti yang disampaikan pak Agus tadi,” urai Denny.

“Dan melihat sejumlah data statistik pada bulan-bulan itu kita sudah untung. Dan minimal kita sudah melihat BUMD sudah melayani masyarakat meski tidak profit. Tapi jangan rugi terus, selama ini kan rugi terus,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahjudi Utomo, menegaskan pihaknya akan memanggil direktur BPRS. Dari pertemuan mendatang, politikus Golkar tersebut berharap pihak BPRS akan mencairkan anggaran PDAM. 

“Harapannya agar dana PDAM bisa dicairkan. Kalau tidak semuanya ya minimal Rp 500 juta sebagaimana dijanjikan,” kata Agus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BANGSAONLINE.com, Perumda Maja Tirta telah menerima kucuran dana penyertaan modal hingga sekitar Rp38,6 miliar sejak 1992 silam. Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto tengah memproses korupsi di BPRS yang merugikan negara senilai Rp50 miliar. (yep/mar)