Kemenkumham Jatim Siap Sinergi Dukung Lima Pimti Madya Baru untuk Buat Terobosan Kreatif

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Lima orang pimpinan tinggi (pimti) madya baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi dilantik oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Selasa (4/4/2023).

Dalam sambutannya, Yasonna berpesan kepada para pejabat eselon I yang dilantik agar mampu berinovasi dan kreatif dalam menjalankan tugasnya.

Yaitu dua direktur jenderal (dirjen), dua kepala badan (kabadan), dan satu orang staf ahli. Mereka adalah Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Min Usihen menggantikan Razilu yang sebelumnya bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt.). Kemudian Dhahana Putra dilantik sebagai Dirjen HAM, meneruskan tugas sebelumnya sebagai Plt.

Selanjutnya ada nama Iwan Kurniawan yang dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menggantikan Asep Kurnia. Lalu Y. Ambeg Paramarta sebagai dilantik menjadi Kepala BSK Hukum dan HAM menggantikan Iwan Kurniawan yang sebagai Plt. Terakhir adalah Asep Kurnia dengan jabatan anyarnya sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi. 

Yasonna meminta kepada pimti madya baru agar menjaga amanah tugas dan kepercayaan publik dengan bekerja sebaik-baiknya.

“Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” kata Yasonna usai memimpin sumpah jabatan para pimti madya.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, meningkatkan pelayanan publik yang baik harus dengan menggunakan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik kita,” ucap Yasonna.

Menurut Yasonna, inovasi dan terobosan perlu dilakukan agar Kemenkumham tetap menjadi salah satu kementerian terbaik di antara kementerian-kementerian lainnya. Ia menegaskan agar prestasi tersebut dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi.

“Bentuk team work yang solid untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan yang baru atau membutuhkan perhatian khusus,” kata Yasonna di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain mengingatkan tentang pentingnya digitalisasi, ia juga berpesan agar para pejabat menempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama. Hal ini bertujuan untuk menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugas, fokus, dalam mendukung kebijakan pemerintah, dan berhasil mencapai tujuan organisasi.

“Pedomani dan implementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai yang sudah saya gariskan, yakni PASTI dan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan Bapak Presiden Republik Indonesia yakni BerAKHLAK,” kata Yasonna.

Terakhir, ia menekankan perubahan nomenklatur dan organisasi baru badan strategi kebijakan (BSK) hukum dan hak asasi manusia (HAM) dari sebelumnya badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia (balitbangkumham).

“Selain mempunyai tugas dan fungsi yang baru, (BSK) juga memerlukan penyesuaian karena perubahan core business. Semula penelitian dan pengembangan, saat ini berubah menjadi perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan,” ucap menteri yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 tersebut.

Sementara Imam Jauhari, Kakanwil Kemenkumham Jatim, menyatakan siap mendukung kelima pejabat dengan inovasi-inovasi kinerja. Pihaknya selaku wakil menteri di wilayah juga mengaku siap memberikan kontribusi positif dengan menciptakan inovasi, utamanya pada pelayanan publik.

“Saat ini tuntutannya tidak hanya inovasi, tetapi juga sinergi dan kolaborasi, agar tidak ada tumpang tindih sistem atau aplikasi antara wilayah dan pusat,” terang Imam yang mengikuti upacara pelantikan secara daring.