Umsida Ajak Jurnalis, KPU, Bawaslu dan Pengamat Diskusi Dampak Politik Identitas di Pemilu

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Peneliti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengadakan Fokus Grup Disscussion (FGD) dengan tema 'Komodifikasi Agama dalam Kontstruksi Partai Politik Islam Terhadap Pemodelan Politik Identitas' di Gedung DRPM Kampus 1 Umsida, Candi, Sidoarjo (07/08/24).

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPUD Sidoarjo (Mokhamad Yasin), Ketua Bawaslu Sidoarjo (Agung Nugraha, S.H), Ketua Umum Dakesda Sidoarjo (Ribut Wijoto, S.S), dan beberapa perwakilan jurnalis dari media cetak, elektronik, dan online. S

elain itu, FGD ini juga menghadirkan pakar politik muda dari Umsida (Fajar Muharram S.Sos, M.IP), dan Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Adhi.

Ketua peneliti, Dr. Didik Hariyanto, M.Si menyampaikan tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mengetahui perspektif media, penyelenggara Pemilu, dan pakar politik terkait fenomena komodifikasi agama dalam partai politik Islam dalam mengkonstruksi identitas politik dan politik identitas, yang semakin marak terjadi dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

Media mempunyai peran yang sangat penting dalam konstruksi politik identitas.

Tak hanya itu, lanjut Didik, media berperan dalam menyebarkan narasi yang berkaitan dengan identitas partai politik Islam. Narasi-narasi ini membantu mengkonstruksi pemahaman publik terhadap politik identitas tentang apa yang membedakan partai politik non Islam dengan partai politik Islam.

"Media juga dapat membentuk dan memperkuat stereotip tentang partai politik Islam. Stereotip ini bisa bersifat positif atau negatif dan bisa mempengaruhi persepsi publik serta kebijakan yang berkaitan dengan partai politik berbasis Islam," Terang Dr. Didik Hariyanto, M.Si.R

Diskusi ini dipandu oleh Dr. Ferry Adhi Dharma, M.I.Kom, yang juga menjadi anggota dalam penelitian ini. Pada sesi yang pertama, Ferry memberikan kesempatan pada awak media untuk menyampaikan pandangannya.

Menurut Heri Susetyo, politik identitas sendiri bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Kendati demikian, isu ini menjadi sangat populer sejak ada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

"Menurut para jurnalis, sampai saat ini belum ada aturan jelas terkait politik identitas ini. Masih ada ambigu pemahaman masyarakat terhadap identitas politik dan politik identitas. Selama ini yang ada hanya aturan dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai arena kampanye dan penyalahgunaan ayat-ayat agama sebagai bagian dari strategi politik," kata Heri saat dikonfirmasi Rabu (18/9/2024).

Para jurnalis juga mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai politik identitas yang semakin menguat di era media sosial.

Menurutnya, tanpa adanya batasan yang jelas, media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk mempolarisasi masyarakat, terutama dalam konteks agama. Fenomena ini dapat memperburuk situasi, terutama di masa-masa Pemilu di mana politik identitas sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendulang suara.

Media sosial punya kecepatan, dan sulit untuk bisa dikendalikan. Media sosial tidak menggunakan asas-asas kaedah dan etika jurnalistik. Sehingga banyak konten-konten hoax yang bertebaran di media sosial tanpa tahu siapa yang menyebarkan informasi hoax tersebut. Peran media dalam konstruksi politik identitas sangat signifikan, karena dapat menentukan bagaimana identitas-idenitas tersebut diakui, dipahami, dan dinegosiasikan dalam ruang publik.