Kepala BPTB, Maria Theresia Ekawati Rahayu memberi penjelasan kepada Komisi A DPRD Surabaya dalam dengar pendapat kemarin. foto: maulana/ BANGSAONLINE
“Usulan Rusunawa ini sudah ditanyakan dan hasilnya diterima. Namun saat ini masih menunggu karena di kementerian masih menyesuaikan mengingat penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat,” terang pejabat yang akrab disapa Yayuk ini.
Pada kesempatan itu Yayuk menyambut posistif permintaan legislatif untuk mengkaji kemungkinan penggunaan metode lain agar Rusunawa terealisasi. “Kami menyambut baik usulan cara lain agar Rusunawa ini terealisasi, memang bisa CSR bisa kita bangun sendiri,” ujar Yayuk.
Bila mengajak swasta, Yayuk menyatakan, perlu sebuah payung hukum yang tepat sehingga pihak swasta mau untuk membangun Rusunawa yang biayanya besar. “Biasanya kan swasta mencari untung. Untuk membangun Rusunawa diperlukan biaya yang besar, apa mereka mau?” terangnya.
Satu blok Rusunawa, lanjut Yayuk, berdasarkan data pembangunan Rusunawa dari pemerintah pusat yang ada di Surabaya memakan biaya sampai Rp 17 miliar hanya untuk bangunan di luar Fasum.
“Anggaran sebegitu besar sebenarnya kita bisa bangun sendiri, tapi tentunya anggaran untuk yang lain harus dialihkan tentunya,” ujarnya kepada Komisi A.
Untuk itu, lanjutnya, saat ini pihak Bapeko juga sudah melakukan kajian metode apa yang paling mungkin untuk digunakan merealisasikan. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
