Salah satu foto rombongan PKK Jombang yang diupload netizen di Facebook.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Jombang yang berangkat plesir ke Jakarta, Jumat (6/8) lalu terus disoroti berbagai kalangan. Kegiatan yang dipimpin Tjaturina Wihandoko, Ketua PKK Kabupaten Jombang itu dikecam karena hanya menghambur-hamburkan uang APBD Jombang dan DD (Dana Desa).
(BACA: Waduh, Rombongan Ketua PKK se-Jombang Ambil Anggaran DD untuk 'Jalan-jalan' ke Jakarta)
Bahkan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat kota santri itu disebut Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) hanya hura-hura belaka. Ia pun mengatakan sudah mendapat kabar bahwa biaya acara Istri Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko itu sangat mungkin berasal dari Disporabudpar (Dinas Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata) tahun anggaran 2016.
Dikatakan Aan, di APBD Disporabudpar Kabupaten Jombang ada pos "Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah" sebesar Rp. 359.646.000. Adapun sumber pendanaan lain adalah sebagian pos perjalanan dinas PKK yg bersumber dari DD, kabarnya Rp. 3.500.000 x 302 desa.
"Totalnya Rp. 1.416.646.000. Angka yang sangat fantastis. Pantas mereka bisa carter pesawat dan tidur di hotel mewah," katanya.
(BACA: Ketua PKK Jombang Akui Plesir ke Jakarta Gunakan DD-APBD 2016 Miliaran Rupiah)
Aan menyayangkan dana perjalanan hura-hura ke Jakarta kemarin itu menggunakan dana APBD 2016. "Meskipun ada posnya di Disporabudpar, benarkah peruntukannya untuk memberangkatkan orang sebanyak itu? Apakah DPRD menyetujui saat pembahasannya? Saya kok menduga kuat ada manipulasi," sorotnya.
Jika dipetakan yang berangkat kemarin, lanjut Aan yang juga anggota KMPD (Kaum Muda Peduli Desa) menjelaskan, ada perwakilan PKK dan suami, ada SKPD dan keluarganya. "Pertanyaanya, apakah mereka stakeholder utama dalam pengembangan kebudayaan? Saya ragu! Justu saya mencium adanya manipulasi peruntukan pos tersebut. Ini bisa mengarah pada tindak pidana korupsi," tegasnya.
(BACA: KNPD akan Laporkan Bupati Jombang ke Kemendes dan Seknas Presiden terkait Intimidasi Dana Desa)
Atas dugaan tersebut, Ia meminta penegak hukum tidak tutup mata menelusuri dugaan penyelewengan dana tersebut. "Saya mendesak agar kejaksaan segera mengusut perjalanan haram ini. Politisasi anggaran juga sangat kentara dalam perjalanan tersebut," tukasnya.
Di sisi lain, lanjut aktivis GusDurian ini, bancakan dana ini sangat ironis ketika ratusan veteran tidak mendapatkan perhatian serius dari bupati Jombang, sehingga terpaksa memboikot upacara 17 Agustus kemarin. Ini juga sangat memalukan di saat kemiskinan merajela di Jombang.
(BACA: Tak Dipedulikan Bupati, Veteran Jombang Diam-diam Boikot Upacara HUT RI Ke-71 di Alun-alun)
