Wali Kota Ika Puspitasari bersama Forkopimda Kota Mojokerto dalam kegiatan sosialisasi Korsupgah.
Oleh karena itu, Ning Ita meminta kepada seluruh pimpinan di lingkungan pemerintah kota untuk bersinergi guna pemenuhan data pendukung dimaksud.
"Sebagaimana saya telah berkomitmen bersama dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah kota untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi. Oleh karena itu semoga sinergi antara KPK dan pemerintah kota akan terus terjalin dengan baik dan bermanfaat bagi upaya pencegahan korupsi di kota mojokerto. Kami akan terus memberikan pemahaman kepada semua OPD, kecamatan dan instansi lainnya yang berada di lingkungan pemerintah kota tentang bahayanya tindak pidana korupsi," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPK-RI yang di-entry secara self assessment oleh pemerintah daerah, disertai bukti dokumen yang selanjutnya diverifikasi oleh tim KPK-RI. Melalui MCP ini ,diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih baik, transparan dan akuntabel.
MCP Kota Mojokerto meliputi tujuh area yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. (ris)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
