Jelang Penutupan Lokalisasi Balong Cangkring, Pemprov Data Penghuni Yayasan Mojopahit

Selasa, 19 April 2016 15:04 WIB

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim tengah memverifikasi data ribuan penghuni Yayasan Sosial Mojopahit Mojokerto. Verifikasi itu untuk mengetahui dan mengelompokan masing-masing warga sesuai dengan kategori dalam menentukan bantuan.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan Pemprov sudah menerima data tersebut. "Ya sekarang sedang kita verifikasi, apakah mereka yang termasuk yang dipulangkan, atau warga terdampak," jelas Wagub, Selasa (19/4).

Menurut Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim ini, verifikasi dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. "Mana yang ditangani Kemensos, Pemprov maupun Pemkot Mojokerto. Makanya diverifikasi itu supaya tidak tumpang tindih," katanya.

Menurut Gus Ipul, langkah Pemkot Mojokerto yang akan melakukan deklarasi bebas prostitusi 29 Mei mendatang sudah final. "Ini yang terakhir (lokalisasi di Jatim, red) Kalau sudah ditutup berarti di Jatim sudah tidak ada lagi," tandasnya.

Momentum deklarasi yang akan dilakukan Pemkot Mojokerto diwujudkan dalam bentuk istigosah akbar. Pemprov Jatim mendukung momentum deklarasi tersebut, "Ya pemprov dukung itu. Soal nanti siapa pejabat pemprov yang bisa hadir terserah pak Gubernur. Bisa saya atau yang lain," pungkas Wagub.

Sebelumnya Yayasan Mojopahit yang selama ini menaungi tempat yang diduga sebagai lokasi prostitusi Balong Cangkring Mojokerto itu mengirim data penghuninya ke Pemprov Jatim. Yayasan menyebut ribuan orang itu sebagai warga terdampak jika Balong Cangkring ditutup.

Penyerahan data warga binaan dari berbagai aneka tuna ini menurut Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh Starianto menindaklanjuti permintaan Pemprov Jawa Timur terkait penanganan dan rehabilitasi aneka tuna pasca penghentian rehabilitasi wanita tuna susila (WTS) di lingkungan yayasan.

"Kita diminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan data aneka tuna terdampak pasca penghentian rehabilitasi WTS," kata Tegoeh Starianto.

Menurut Tegoeh, jumlah keseluruhan aneka tuna binaan yayasan yang dikelolanya sebanyak 1.132 kepala keluarga (KK), atau sekitar 3.400 jiwa. "Jumlah itu di antaranya berlatarbelakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya, termasuk eks WTS yang sudah berumahtangga tapi masih berada di yayasan," imbuhnya.

Meski menyerahkan data warga binaannya, namun waktu itu Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindaklanjut yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait warga binaannya tersebut.

"Terus terang kita belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari pemerintah ya silahkan saja. Sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan.

Tapi secara prinsip kami mandiri. Ini sudah berlangsung sejak yayasan berdiri tahun 1969," pungkasnya. (yep/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video