Kunker ke Pasuruan, Komisi II DPR RI Puji Pelayanan di GPP

Kunker ke Pasuruan, Komisi II DPR RI Puji Pelayanan di GPP Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Junimart Girsang saat mengunjungi Graha Pelayanan Publik (GPP).

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - (GPP) yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat atensi khusus dari . Kamis (3/2) siang, para legislator dari Jakarta itu melihat langsung berbagai jenis pelayanan yang dipusatkan di GPP.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Ketua itu dalam rangka kunjungan kerja.

Baca Juga: Khofifah Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Pasuruan

Sebelum ke GPP, para wakil rakyat tersebut disambut oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Usai ramah tamah sejenak, rombongan langsung menuju GPP yang berada di Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci, Kecamatan Bangil.

Usai kunjungan, menjelaskan, secara umum pelayanan di GPP Kabupaten Pasuruan sudah sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari suasana ruangan yang sejuk, banyaknya kursi antrean, didukung dengan bacaan hingga minuman kemasan maupun sachet yang bisa diseduh sendiri.

"Ruangannya tidak panas, petugasnya ramah, bisa minum kopi gratis dan fotokopi 10 lembar maksimal gratis, dan banyak lagi yang lainnya," katanya.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp3,9 Triliun

Belum lagi ada layanan perbankan yang setiap harinya minimal ada setoran Rp 50 juta yang masuk. "Kami melihat ada Bank Jatim, setiap hari menerima setoran Rp50 juta, ini kan artinya ekonomi di Pasuruan hidup atau dahsyat," ujarnya.

Dirinya mendorong agar Pemkab Pasuruan bisa terus berinovasi untuk bisa memberikan jaminan layanan publik yang semakin maksimal. Menurutnya, kendala dari operasional GPP adalah kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, belum semua warga mengetahui adanya fasilitas yang ada di GPP.

"Sosialisasi itu sangat penting. Karena Kabupaten Pasuruan termasuk 48 kota/kabupaten yang ikut program KemenPAN RB dalam rangka pelayanan publik. Sosialisasinya harus intens," harapnya.

Baca Juga: Manajer Persekabpas Sebut Pemkab Pasuruan Tak Serius Jalani Inpres 3/2019

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto, menuturkan bahwa di GPP ada 62 OPD yang memberikan pelayanan publik.

"Satu OPD seperti dispendukcapil saja punya 62 layanan. Belum 61 OPD lainnya, kalau dijumlahkan sudah ada ratusan jenis layanan yang tersedia," jelasnya.

Saat dikonfirmasi soal kurangnya sosialisasi GPP kepada masyarakat, Eddy menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan sudah melakukannya secara masif. Termasuk melalui masing-masing camat, juga melalui media sosial seperti WhatsApp, FB, dan IG. Selain itu, baliho-baliho di jalan-jalan besar juga dipasang agar bisa diketahui masyarakat secara luas.

Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan

"Selain itu, sosialisasi juga kami lakukan seperti pasang baliho di pinggir jalan. Belum lagi di depan pintu masuk Kompleks Perkantoran Raci Bangil ada videotron besar, salah satunya terkait ," tegasnya. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO