Golkar Tolak Kader "ISIS"

SURABAYA (BANGSAONLINE.com) -Terbelahnya DPP Partai Golkar antara Golkar Munas Bali dengan Ketua Umum Abrizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham dengan Golkar Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali berimbas pada kepengurusan Golkar di daerah. Jawa Timur contohnya, DPD Partai Golkar Jatim terbelah antara kepengurusan Edy Kuntadi yang mengakui Munas Bali dengan Taufik Hidayat yang mendukung munas Ancol.

Menyikapi hal itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengimbau agar pengurus dan kader Golkar di daerah termasuk Jatim tidak terseret konflik di pusat. Karena itu, pihaknya mengimbau agar kader Golkar yang menjadi pengurus DPD Golkar yang diketuai Taufik Hidayat agar kembali mendukung Edy Kuntadi sebagai Ketua DPD Golkar Jatim yang sah. Ridwan juga mengingatkan Golkar akan menolak kader yang Ikut Sana Ikut Sini atau ISIS.

Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik

"Jangan jadi kader ISIS karena Golkar menolak kader yang ikut sana ikut sini. Lebih baik taat hukum dan peraturan saja. Saya juga sangat dekat dengan Pak Agung Laksono tapi saat ini yang sah secara hukum adalah Pak Ical. Makanya itu yang saya ikuti," tegas politisi yang akrab disapa Tatok itu, Senin (6/4).

Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini mengungkapkan, pasca keluarnya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menkumham. Maka secara otomatis kepengurusan Partai Golkar dikembalikan ke kepengurusan Munas Riau tahun 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) dan Idrus Marham (Idrus) sebagai Sekjen. Dengan demikian, seluruh keputusan yang diakui adalah keputusan yang dibuat oleh Ical dan Idrus sampai ada keputusan tetap dari pengadilan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menyayangkan adanya pembentukan pengurus selain yang diketua Edy Kuntadi. Karena itu, Ridwan menggelar forum tabayyun untuk mengklarifikasi sejumlah kader yang namanya masuk dalam kepengurusan Golkar Jatim pimpinan Taufik Hidayat. Sebab, kebanyakan nama-nama itu asal dicantumkan tanpa meminta kesediaan yang bersangkutan.

Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode

"Kami ingin mengklarifikasi terhadap kader yang namanya masuk dalam kepengurusan yang diketuai Taufik Hidayat. Karena ternyata banyak yang asal comot, seperti Sabron Pasaribu yang mengaku tidak tahu menahu namanya masuk dalam kepengurusan Golkar Jatim pendukung Munas Ancol," tutur anggota DPR RI asal dapil Malang Raya itu.

Menurut Ridwan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Akbar Tanjung juga menyarankan supaya konflik internal partai diselesaikan melalui jalur politik atau ishlah. Pasalnya, jika ngotot diselesaikan lewat jalur hukum pasti ada yang kalah dan yang menang sehingga merugikan salah satu pihak. "Kalau ishlah ya segera lakukan Munaslub sebelum ada putusan inkrach dari pengadilan," bebernya.

Dalam waktu dekat DPD PG Jatim juga akan mengumpulkan ketua dan sekretaris DPD PG kabupaten/kota untuk diberi penjelasan supaya tak ikut menjadi ISIS. Setelah itu kami juga akan keliling ke seluruh Jatim untuk memberikan penjelasan yang benar terkait konflik DPP kepada pengurus kecamatan hingga di desa-desa supaya dualisme ini tak merembet ke bawah.

Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari

"Kami ini pelaku sejarah bagaimana sulitnya mempertahankan partai golkar di era reformasi. Kalau sampai golkar Jatim pecah, berarti orang-orang yang namanya disebut dalam SK yang ditandangani Agung Laksono dan Zainudin Amali harus bertanggungjawab," pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News