Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, saat memberi bantuan kepada tiga bersaudara warga miskin di Kelurahan Pakelingan. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Ia mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH, dan bantuan pangan non tunai (BPNT) meski sudah mengajukan. Sejauh ini, bantuan yang diterima selama hampir setahun berjalan adalah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik Rp200 ribu per bulan.
"Sudah lama ajukan lewat kelurahan tapi sampai sekarang belum dapat. Baru-baru ini kami mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dampak Covid-19 selama 3 bulan masing-masing Rp600 ribu. Alhamdulillah, kami juga mendapatkan program BPJS untuk berobat gratis. Untuk listrik dan air, saya nunut (ikut) dibantu tetangga," urai Khamim.
Menanggapi pengakuan Khamim belum terima PKH, wabup menuturkan hal itu dikarenakan Khamim dan saudara-saudaranya tak memenuhi syarat, salah satunya tak memiliki anak balita atau yang masih sekolah. Sehingga, mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Namun, dia berjanji pihaknya tak tinggal diam. Pihaknya akan mengupayakan agar Khamim dan saudaranya bisa mendapat bantuan program lain dari pemerintah.
"Nanti kita masukkan program PKH inklusif Pak Bupati. PHK para orang tua, para manula," ucap Aminatun Habibah.
Menurut dia, pemerintah kini memiliki beberapa program terobosan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) melalui program bedah rumah dan dinas koperasi, UKM, dan perindag dengan pelatihan, dan lainnya.
"Kami terus melakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Target kami turun di 2022 tinggal 10 persen," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
