DCKPKP Gresik saat menggelar lokakarya pengelolaan pengetahuan program kota tanpa kumuh secara online dan offline. foto: ist.
"Untuk itu, keberhasilan dalam upaya mencapai target '100 - 0 - 100' dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan, akan ditentukan oleh dukungan partisipasi masyarakat dan kontribusi peran pemda serta kemitraan sinergis atau kolaborasi stakeholders pembangunan kota di daerah," papar Ida.
"Dengan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah yang baik, program ini diharapkan akan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan," terangnya.
Dalam pelaksanaan kota tanpa kumuh, lanjut Ida, yang menjadi nahkoda memang pemerintah daerah. Namun, dengan banyaknya hambatan dan rintangan dalam penyelesaian masalah kumuh, maka diperlukan sinergitas dengan berbagai pihak.
"Atas dasar hal tersebut, lokakarya pengelolaan pengetahuan ini digelar sebagai ajang transfer pengetahuan kepada pihak lain berupa gagasan, ide, metode, teknik, dan sumber daya dari semua pelaku. Sehingga, penanganan kumuh bisa lebih efisien dan efektif," bebernya.
Ia berharap pasca rampungnya Kawasan Heritage Tematik, OPD terkait mulai dinas pariwisata, diskoperindag, satpol PP, hingga kecamatan, desa, pokdarwis, dan semua elemen masyarakat bisa ikut hadir mengambil peran dalam pemanfaatan program tersebut untuk mengangkat muatan lokal.
"Hal ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi di saat pandemi Covid-19," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
