Luhut Binsar Panjaitan. Foto: tempo
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Tensi politik nasional benar-benar memanas. Di tengah kelangkaan solar dan minyak goreng yang disertai merangkaknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain, kini mahasiswa bergerak.
Para mahasiswa akan menggelar aksi demo serentak di semua kota seluruh Indonesia pada Senin 11 April 2022. Para mahasiswa itu dikordinir Badan Ekskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Beri Ucapan Selamat kepada KH Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin
Luthfi Yufrizal, Koordinator Media BEM SI, kepada wartawan mengungkapkan bahwa peserta aksi demo 11 April 2022 terdiri dari pada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta. Dia mengaku telah mengirim surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait demo tersebut.
Pemicu utama demo itu adalah manuver politik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode itu semula diwacanakan menteri BKPM (Bahlil Lahadalia). Kemudian disemarakkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dua politikus yang disebut terakhir ini getol mewacanakan penundaan pemilu.
Celakanya, untuk menggoalkan pragmatisme politik itu Luhut sempat mengaku punya big data bahwa 100 juta lebih rakyat Indonesia ingin pemilu ditunda. Karuan saja banyak tokoh nasional minta Luhut membuktikan big data tersebut.
Baca Juga: Anggota Fraksi PKB Kota Batu Respons Positif Hasil Muktamar Bali
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (purn) Wiranto langsung minta big data yang diklaim Luhut itu diserahkan. "Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
(Muhaimin Iskandar. foto: bangsaonline.com)
Karuan saja Luhut tersudut. Bahkan mulai ada yang menyebut Luhut melakukan kebohongan publik. “Luhut mengelabuhi rakyat,” tulis netizen geram.
Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Sambut Baik Hasil Keputusan Muktamar Bali
"DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?," kata Wiranto.
Ketua umum parpol yang pro penundaan pemilu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Kini mahasiswa bergerak, sorotan publik tertuju kepada Luhut dan Cak Imin. Karena dua politikus inilah yang paling getol ingin menunda pemilu yang kemudian meluas pada isu memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca Juga: Tembakan Gus Yahya pada Cak Imin Mengenai Ruang Kosong
Bahkan Luhut dan Cak Imin dituding jadi pemicu utama demo 11 April 2022.
"Kan gara-gara dua politikus ini politik jadi memanas seperti sekarang. Sehingga mahasiswa kembali turun demo," kata netizen.
Bahkan Masinton Pasaribu lebih vulgar lagi. Politikus PDIP itu minta agar menteri yang terlibat wacana penundaan pemilu direshuffle saja.
Baca Juga: Jelang Muktamar, PKB Kota Probolinggo Dukung Muhaimin
(Bahlil Lahadalia. foto: twitter)
"Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Masinton Pasaribu, ketika jadi narasumber webinar bertajuk "Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?", Jumat, 8 April 2022.
Masinton yang menjadi tokoh terdepan goalnya Undang-Undang Cipra Karya itu minta publik ikut mengawasi dan menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Dinilai Berprestasi, PKB Tuban Dukung Muhaimin Maju Ketum Periode 2024-2029
"Itu adalah bibit lahirnya tirani. Kita enggak boleh tolerir ini. Karena ini tidak senapas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 1997-1998 lalu," kata Masinton dikutip wartaekonomi.co.id.
Menurut aktivis 98 ini, jika ada menteri yang mencoba "menjerumuskan" Presiden Jokowi, padahal sikapnya sudah tegas akan taat konstitusi, maka dapat dipastikan menteri tersebut berwatak tirani.
"Nah ini menurut saya apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau engga salah, yang pertama menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang bukan dia tidak bidangnya itu," ujarnya.
Baca Juga: DPC PKB Bangkalan Usulkan Muhaimin Kembali jadi Ketua Umum 2024-2029
Menurut dia, dua menteri itu harus direshuffle. “Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita biarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," kata Anggota Komisi XI DPR tersebut.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD minta polisi tidak membawa peluru tajam saat mengamankan aksi demo. Ia secara tegas minta aparat tidak melakukan kekerasan.
Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar mematuhi aturan ketika mengikuti demonstrasi. "Dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud.
Baca Juga: Mantan Sekjen PKB Dilaporkan ke Polisi
Seperti diberitakan, aksi demo 11 April juga mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Para mahasiswa juga mendesak Presiden Jokowi mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri. Dari bermacam aspirasi itu, tuntutan utama aksi demo 11 April ialah menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.
Mereka juga mendesak Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
