DPRKPP Kota Surabaya Keluarkan 88 ASN Penghuni Rusunawa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Irvan Wahyudradjad, mengatakan bahwa puluhan ASN yang menghuni rusunawa telah dikeluarkan. Berdasarkan hasil verifikasi penghuni, sebanyak 88 ASN Pemkot Surabaya itu terdiri dari 63 ASN aktif dan sisanya pensiunan.

"Mereka pun diganti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memang berhak menghuni rusun tersebut. Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Mereka sudah banyak yang keluar dan menyerahkan kuncinya mulai bulan Januari,” ujarnya, Senin (31/5/2022).

Setiap hari, lanjut Irvan, DPRKPP Surabaya memperbaharui data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN dan penghuni yang sudah mampu diganti dengan yang berhak. Bahkan, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data SIMBR langsung diganti.

“Jadi, kita terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kita evaluasi, kalau mereka sudah keluar dari SIMBR, kita gantikan ke yang MBR,” tuturnya.

Pihaknya kini tidak menertibkan terhadap penghuni rusun. Berdasarkan arahan dan amanat dari wali kota, DPRKPP Surabaya diminta mengentaskan MBR.

“Jadi, saat ini kita tidak hanya melakukan penertiban, tapi juga bagaimana mengentas MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tapi juga membina dan memdampingi mereka,” kata Irvan.

Ia memaparkan, DPRKPP Surabaya bakal menggandeng dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan, dan dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Hal itu karena barangkali mereka butuh pelatihan toko kelontong, butuh pelatihan menjahit, bikin sepatu dan pelatihan paving yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Bahkan, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan," paparnya.

“Jadi, fokus kita sekarang tidak hanya menyediakan fasilitas rusun bagi MBR, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi berdaya dan akhirnya bisa keluar dari MBR. Karena pak wali juga menyampaikan bahwa menempati rusun itu tidak bisa selamanya. Mereka harus keluar dari MBR supaya bisa keluar pula dari rusun itu. Itu yang ditugaskan pak wali kepada kami,” imbuhnya.

Berdasarkan data e-Rusun saat ini, ada sekitar 11 ribu KK yang mengajukan untuk menempati rusunawa. Setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR, hanya ada sekitar 5.000-an KK yang dinilai layak.

“Meskipun antreannya segitu, tapi kemarin kita juga sudah meresmikan Rusun Gunung Anyar Sawah. Nanti juga ada rusun dari pemerintah pusat di Tambak Wedi dan Menanggal, sehingga kita langsung prioritaskan kepada warga di sekitar situ dan yang masuk MBR. Artinya, sudah banyak juga yang kami masukkan ke dalam rusun itu. Bahkan dalam tahun ini, sekitar seribuan yang bisa kami masukkan ke dalam rusun,” pungkasnya. (ari/mar)