Dinsos Gresik Gandeng Karang Taruna Jadi Verifikator PKH Inklusif, Begini Tanggapan Ketua DPRD

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Sosial (Dinsos) Gresik menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator data pada Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif. Hal tersebut dipastikan oleh Kepala Dinsos Gresik, Ummi Khoiroh, saat dikonfirmasi wartawan.

"Program PKH inklusif digarap bersama semua pihak. Untuk verifikasi data kami minta tolong ke Karang Taruna," ujarnya, Senin (22/8/2022).

Menurut dia, Karang Taruna merupakan lembaga sosial, sehingga bisa diberdayakan untuk semua program pemberdayaan sosial.

"Karang Taruna adalah salah satu lembaga sosial. Jadi bisa diberdayakan untuk segala program sosial," tuturnya.

Ummi mengungkapkan, untuk sementara tugas yang diserahkan ke Karang Taruna adalah verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada APBD 2022, Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran Rp4,9 miliar dengan target bisa disalurkan kepada 2.645 KPM. Sasaran PKH Inklusif ini adalah warga yang tidak masuk dalam penerima PKH reguler yang bersumber dari APBN maupun PKH plus yang bersumber dari APBD provinsi.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, menyayangkan langkah dinas sosial menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator PKH Inklusif. Sebab, hal ini bertolakbelakang dengan fungsi utama pembentukan Karang Taruna, yakni sebagai wadah pemberdayaan di sektor kepemudaan.

"Kalau dengan Karang Taruna saya tidak setuju sama sekali, karena kontradiktif dengan fungsi organisasi dan tujuan didirikannya Karang Taruna," kata Qodir.

Ia juga menyesalkan alasan Ummi Khoiroh yang mendasari alasan penunjukan Karang Taruna sebagai tim verifikator karena merupakan lembaga pemberdayaan, sehingga dapat diberdayakan untuk segala program pemberdayaan.

"Ya memang pemberdayaan, tapi jangan diartikan memberdayakan orang lain atau menjadi pendamping program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan Karang Taruna itu dari sisi kepemudaannya," kata Ketua DPC PKB Gresik ini.

Ketua DPRD Gresik lebih mengapresiasi program Karang Taruna yang fokus pada pemberdayaan pemuda di kecamatan dan desa-desa, sehingga bisa bersaing di era digitalisasi.

"Kalau bekerjasamanya dengan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) dan Dinas Ketenagakerjaan itu tepat. Untuk kerjasama dengan Dispora dalam pembinaan kepemudaannya. Sedangkan untuk Disnaker bisa untuk vokasi atau pendampingan anak-anak muda untuk memiliki skill agar muda mencari pekerjaan untuk mengurangi pengangguran," paparnya.

"Kalau bisa jangan ikut-ikutan yang gitu-gitulah. Jangan sampai ada kesan Karang Taruna menghalau penggawean (pekerjaan, red) tim yang sudah ada selama ini," imbuhnya.

Qodir menyebut, Dinsos Gresik sudah memiliki tim atau jaringan kuat untuk penanganan kesejahteraan sosial hingga tingkat desa. Di antaranya, tim PKH, tim BPNT, dan lainnya.

"Saya kira mereka yang lebih tepat untuk dajak kerjasama untuk program itu," pungkasnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News