Suasana demo GMNI Tuban di depan kantor dewan setempat, Kamis (1/8/2022).
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor dewan setempat, Kamis (1/9/2022). Pasalnya, hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi masyarakat yang tengah berusaha bangkit pascapandemi Covid-19.
"BBM naik sama saja mencekik ekonomi masyarakat. Naiknya BBM juga akan meningkatkan inflasi dan harga sembako bakal melambung tinggi," teriak salah satu orator aksi.
Baca Juga: Masyarakat Keluhkan Tingginya Denda Tilang yang Dijatuhkan PN Tuban, Tertinggi Rp750 ribu
Selain mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro dengan rakyat, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera membenahi sistem dalam penyediaan BBM dalam negeri, termasuk memberantas mafia bahan bakar bersubsidi yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan di masyarakat.
"Pemerintah jangan gagap menaikkan harga BBM, karena masih banyak problem yang harus dibenahi mulai dari hulu sampai ke hilir. Banyak mafia BBM yang bermain di sana. Akhir-akhir ini banyak terjadi penimbunan BBM bersubsidi di berbagai daerah," kata Ketua DPC GMNI Tuban, Daman Huri.
Menurut dia, banyak persoalan yang harus dibenahi pemerintah terkait subsidi BBM bagi masyarakat. Adanya subsidi BBM harus benar-benar tepat sasaran dan dinikmati masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan jangan sampai dinikmati mereka yang berpenghasilan tinggi.
Baca Juga: Penyidik Satreskrim Polres Tuban Mulai Periksa Korban Dugaan Penggelapan Dana BMT AKS Bancar
"Pendistribusian BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Apalagi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal akibat dilanda pandemi Covid-19," ucap alumni mahasiswa pendidikan matematika ini.
Massa aksi menganggap, keberadaan BPH Migas tidak mampu menjalankan fungsi dengan baik untuk mengatur dan pengawasan terhadap penyediaan maupun pendistribusian BBM. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah segera memberantas mafia-mafia energi yang jelas menghambat distribusi BBM subsidi dari alokasi yang harusnya diterima masyarakat dan harus lebih detail mengkaji soal kenaikan harga bahan bakar.
"Kami juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM Bersubsidi yang tidak tepat sasaran," pungkasnya.
Baca Juga: Warga Resah Kawasan GOR Tuban Marak Aksi Maling Motor dan Helm
Aksi puluhan mahasiswa tersebut berjalan secara tertib dan lancar dengan mendapat kawalan ketat dari aparat keamanan. Setelah menyuarakan aspirasinya, mereka diterima berdialog dengan perwakilan DPRD Tuban untuk meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat. (gun/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
