KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf bersama Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengikuti sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (05/09/2022) pagi.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul, sapaan Wali Kota Pasuruan, menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintah demi mempersempit peluang korupsi.
Baca Juga: Pemkot Pasuruan Belum Bisa Laksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Februari ini
“Sosialisasi SPI ini bahan untuk memperbaiki kinerja kita untuk mempersempit peluang penyalahgunaan yang disebut korupsi,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, hasil survei tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah ke depan baik dari tatanan kebijakan maupun program sekaligus menjadi alat evaluasi.
“Survei ini patut dijadikan pedoman pada saat mengambil langkah-langkah ke depan. Ini satu hal yang positif, apalagi dilakukan di tahun 2022,” jelasnya.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Bakal Gratis
Sejak dilantik menjadi wali kota, Saifullah Yusuf menyebut capaian Kota Pasuruan dalam hal monitoring center for prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup bagus. Yakni meningkat dari 44 persen menjadi 85 persen.
“Saya ingin skup MCP beberapa bulan bisa lebih meningkat lagi,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Kantah Kabupaten Pasuruan Gelar Khotmil Quran Bareng Pj Bupati
Untuk itu, ia mengajak perangkat daerah yang hadir agar turut menyosialisasikan SPI kepada ASN yang ada di Pemerintah Kota Pasuruan untuk mempersempit peluang korupsi.
“Saya ingin teman-teman di sini supaya bisa bersosialisasi dengan semua ASN agar peluang korupsi bisa dipersempit,” ajaknya.
Di tempat yang sama, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menjelaskan hal-hal yang disampaikan oleh KPK RI menjadi peringatan agar Pasuruan tidak menjadi tanda di KPK.
Baca Juga: KPU Kota Pasuruan Resmi Tetapkan Adi Wibowo-M Nawawi Jadi Kepala Daerah Terpilih
“Melalui forum ini, kami akan memberikan wawasan kepada Ibu dan Bapak bahwa KPK bukan lembaga yang harus ditakuti, tetapi harus dijadikan mitra. Agar di kemudihan hari tidak terjadi hal perilaku korupsi,” ujar Agung.
Pihaknya juga menjelaskan tentang SPI yang merupakan survei untuk memetakan risiko dan kemajuan pencegahan korupsi dengan tujuan meningkatkan kesadaran bagi pemerintahan di setiap daerah, agar segera melakukan perbaikan sistem yang berbau korupsi.
“Ibu-Bapak sekalian, SPI ini survei yang nantinya akan memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi,” jelas Agung.
Baca Juga: Gus Ipul Minta Kepala Daerah Bantu Kemensos, Beri Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Disabilitas
Sosialisasi SPI itu diselenggarakan oleh KPK RI yang diikuti oleh Pemkot Pasuruan dan Pemkab Pasuruan beserta perangkat daerah terkait. (ard/par/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News