BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah konflik sosial di kalangan masyarakat, utamanya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) mulai meningkatkan deteksi dini.
Hal ini diungkapkan dewan penasehat Forum Kewaspadan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar, Drs Rijanto. Menurutnya, selain banyak persoalan sosial di tengah masyarakat mulai dari isu ISIS dan beberapa isu sosial lainya menjelang Pemilukada di Kabupaten Blitar, pihaknya menilai perlu meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.
Baca Juga: FMPN Dukung dan Siap Menangkan Petahana Rini di Pilbup Blitar 2024
"Kondisi seperti ini rawan konflik dan terjadinya gesekan antar kelompok terbuka karena latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Untuk itu perlu peningkatan kewaspadaan dini," kata Rijanto yang juga Wakil Bupati Blitar.
"Sebelum berbagai persoalan terjadi di masyarakat, Pemkab Blitar akan melakukan pencegahan dini. Mengingat konflik sosial dapat dicegah dengan deteksi dini dan pendekatan persuasif aparat kepada masyarakat," imbunya.
Pihaknya sudah melakukan pencegahan dini di seluruh kelompok dan elemen masyarakat di Kabupaten Blitar melalui sosialisasi langsung dan komunikasi aktif dengan kelompok masyarakat. Upaya ini akan terus dilakukan hingga pelaksanaan dan pasca Pilbup mendatang.
Baca Juga: Tampung Aspirasi Pedagang, Paslon Rizky akan Perbaiki Infrastuktur Pasar yang Ada di Blitar
"Selama ini, Pemkab Blitar sering mendapatkan masukan dari FKDM terkait potensi konflik sosial yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blitar mengoptimalkan keberadaan FKDM di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang telah dibentuk," ujarnya.
Dijelaskanya, besarnya jumlah penduduk Kabupaten Blitar di satu sisi merupakan potensi yang memberikan keuntungan. Namun di sisi lain dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa, potensi konflik juga semakin besar. Apalagi penduduk Kabupaten Blitar cukup beragam.
Untuk itulah Pemkab Blitar membentuk FKDM sampai tingkat Desa/Kelurahaan. "Dari jumlah desa dan kelurahan mencapai 248, saat ini sudah terbentuk FKDM di semua desa dan kelurahan tersebut. Ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan konflik sosial di tingkat Desa atau kelurahan segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut atau meluas di wilayah lain," tandasnya.
Baca Juga: Alasan Bawaslu Kabupaten Blitar Hentikan Penanganan Laporan Bagi-bagi Sembako Pasangan Rijanto-Beky
Sementara ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs Mujianto, dengan adanya berbagai isu sosial utamanya menjelang Pemilukada tahun 2015 ini, maka keamanan, ketertiban dan kenyamana masyarakat harus lebih dijaga. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi dan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Jika ditemukan sesuatu mencurigakan yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, pihaknya meminta masyarakat berkomunikasi aktif dengan aparat setempat.
"Lebih baik dilakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan. Dengan komunikasi dan deteksi dini di masyarakat diharapkan bisa mencegah berbagai kemungkinan terjadinya konflik sosial," ujarnya.
Menurutnya, FKDM yang terbentuk di Indonesia baru FKDM Kabupaten Blitar dan DKI Jakarta. Untuk itu, diharapakan FKDM harus mampu menyusun rencana dan kegiatan untuk menjalin, menampung, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan. (tri/rvl)
Baca Juga: Tim Hukum Paslon Rijanto-Beky Datangi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk Klarifikasi dan Buat Laporan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News