PKS Pamekasan Tolak Kenaikan Harga BBM

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - DPD PKS Pamekasan menggelar aksi flashmob dalam rangka menolak kenaikan harga BBM, Minggu (11/9/2022). Ketua DPD PKS Pamekasan, Abdullah, menganggap keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM menimbulkan efek domino pascapandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun yang berdampak pada ekonomi.

"Kelesuan ekonomi ini membuat angka pengangguran terbuka semakin besar dan data BPS menyebutkan bahwa per Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau setara 8,40 juta penduduk. Banyak sektor bisnis pascapandemi Covid-19 belum pulih benar, ditambah pengumuman kenaikan BBM bersubsidi memukul segala sektor ekonomi," ungkapnya.

Baca Juga: Tegas Ingatkan soal Netralitas ASN, Pj Bupati Pamekasan: Bawaslu Bisa Melacak secara Digital

Ia memaparkan, inflasi bertambah sebesar 0,77 pada September 2022, harga minyak goreng naik 100 persen, harga telur naik 30 persen, dan harga transportasi naik 30 persen. Menurut dia, peningkatan sejumlah harga tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan upah dan tersedianya lapangan kerja.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi ditengah menurunnya harga BBM dunia yang sedang turun di 80 US Dolar per barel sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan rasa keadilan masyarakat dikarenakan APBN 2022 mematok pagu harga BBM di 100 US Dolar per barel. Alasan ini mencederai rasa keadilan bagi rakyat," paparnya.

Abdullah mendesak agar pemerintah pusat untuk segera menurunkan harga BBM yang tentunya akan membuat masyarakat lebih menderita, apalagi harga minyak dunia saat ini sudah turun.

Baca Juga: Menantu Tega Tusuk Mertua di Pamekasan

"Kami menuntut dan mendesak kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang menciderai rasa keadilan untuk rakyat dan membuat rakyat semakin sengsara," pungkasnya. (dim/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News