Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi saat menunjukkan nota kesepahaman yang sudah diteken. foto: ist.
Menurut Dwi Satriyo, kolaborasi penguatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah. Sebelumnya, MoU serupa juga dilakukan Petrokimia Gresik dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Kejati Jawa Timur.
Selanjutnya, dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan dengan Kejaksaan Negeri Gresik.
"Pengawasan penyaluran pupuk subsidi di lapangan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kami sebagai produsen, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak. Semakin banyak pihak yang proaktif maka pengawasannya akan semakin ketat," katanya.
Selain berkolaborasi dengan APH, Petrokimia Gresik juga telah menerapkan digitalisasi untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Di antaranya, melalui Distribution Planning & Control System (DPCS), Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).
"Aplikasi ini diciptakan untuk memperkuat pengawasan di seluruh jaringan distribusi yang menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik. Mulai dari pabrik (Lini I) hingga ke kios-kios resmi (Lini IV). Melalui aplikasi digital ini, pengawasannya akan semakin dimudahkan dan real time," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
