Kemiskinan di Gresik, Siswadi: Jika Tak Libatkan Desa, Saya Yakin Data Tak Ada Perubahan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua AKD Kecamatan Balongpanggang, Siswadi menyikapi upaya Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggandeng sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

Upaya itu dilakukan Dinsos untuk menvalidakan data dalam penanganan kemiskinan di 356 desa dan kelurahan se Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, angka kemiskinan masih tembus 12,42 persen atau sekitar 153.600 jiwa.

Baca Juga: Tangkal Remaja Terjerat Narkoba, Pemdes Sekarkurung Gresik Gencarkan Sosialisasi

"Bicara kemiskinan di Kabupaten Gresik, seharusnya kita juga bicara tentang data. Sepanjang pemerintah desa (pemdes) tidak terlibat langsung dalam pendataan kemiskinan, maka saya yakin data kemiskinan tidak ada perubahan," ucap Siswadi pada BANGSAONLINE.com, Sabtu (1/10/2022).

Menurut dia, pemerintah desa selaku ujung tombak pemerintahan di tingkat desa yang tahu persis kondisi masyarakatnya. Karena itu, dalam pendataan kemiskinan pemdes yang tahu, siapa saja warganya yang masih tergolong miskin dan mampu.

Ditambahkan Siswadi, dalam pendataan warga miskin sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), ada sejumlah tahapan yang dilakukan oleh pemdes selama ini. Antara lain, usulan melalui musyawarah desa (musdes). Kemudian, terus dilakukan up data data untuk mengetahui perkembangan KPM, sudah terbilang mampu atau masih ketegori miskin sesuai kreteria yang telah ditentukan.

Baca Juga: Jaga Akurasi Data Segmen PBPU, Pemkot Kediri dan BPJS Kesehatan Lakukan Evaluasi Data Peserta

"Pemdes juga terus up date data. Langkah itu juga untuk mengetahui KPM ada yang meninggal, sehingga harus dicoret. Jadi, pemdes melalui petangkat terus memantau perkembangan para KPM," tutup Siswadi. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News