Alat kontruksi yang ada di sekitar mega proyek Jalan Lingkar Selatan Sampang. Foto: MUTAMMIM/BANGSAONLINE
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Keberadaan batching plant, atau alat konstruksi untuk produksi beton di sekitar mega proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Sampang, diduga tidak mengantongi izin.
"Kami tidak mengetahui keberadaan batching plant yang ada di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang tepatnya di sekitar mega proyek JLS tersebut dan itu berarti ilegal," kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sampang, Sudarmadi, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Rabu (2/11/2022).
BACA JUGA:
- Oknum Pegawai PUPR Ditetapkan Tersangka Kasus Dana Rp13 M Pemkab Sampang untuk Proyek Lapen
- Tabrak Pohon di Bangkalan, Anggota Polres Sampang Tewas
- Respons Dinkes Sampang soal Dugaan Pemotongan Jaspel dan Mamin Pasien di Puskesmas Batulenger
- Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya
Ia mengungkapkan, setiap perusahaan yang ingin mendirikan bangunan seharusnya mengajukan rekomendasi IMB ke pihaknya. Namun, batching plant yang ada di sekitar mega proyek JLS dirasa tidak memiliki izin.
"Andaikan perusahaan batching plant itu mengurus izin pastinya kami tahu, sedangkan kami baru tahu dari media," tuturnya.
Selain itu, lanjut Sudarmadi, rekomendasi izin mendirikan bangunan biasanya diterbitkan oleh OPD yang bermitra dengan DPMPTSP Sampang. Ia mengungkapkan, tidak ada unsur paksaan kepada perusahaan terkait untuk mengajukan izin.
"Kami mengeluarkan izin itu atas rekomendasi OPD mitra DPMPTSP, kami pun cuek pada bangunan yang tidak berizin, sebab kami tidak mencari keuntungan atau mangsa," ungkapnya.
Meski tidak mengantongi rekomendasi izin, batching plant di mega proyek JLS tetap beroperasi untuk menunjang pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp204,5 milliar dari dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.
"Bukan cuma batching plant yang ada di mega proyek JLS, semua batching plant yang ada di Kabupaten Sampang saya tidak punya datanya (perusahaan yang memperoleh izin operasional)," kata Sudarmadi.
Sementara itu, Plt Kepala DPUPR Sampang, Moh. Ziz, mengatakan bahwa batching plant di mega proyek JLS tidak di komersilkan. Sebab, keberadaan alat konstruksi untuk produksi beton itu merupakan milik kontraktor.
"Karena tidak dijual belikan, dan khusus mega proyek JLS maka Batching Plant tidak usah mengajukan izin," ujarnya.
Ia menjelaskan, kualitas hasil produksi batching plant sudah diuji dan hasilnya memang bagus. Sehingga, kontraktor tidak mendatangkan batching plant dari luar.
"Andai kualitasnya tidak bagus, pastinya mendatangkan dari luar," pungkasnya. (tam/mar)
