PKS-Demokrat Kompak 'Blejeti' LKPJ AMJ Wali Kota Risma

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Wali Kota Surabaya, Dr (Hc) Ir Tri Rismaharini, MT, tak berjalan mulus. Banyak kritikan dan evaluasi yang disorot. Tidak meratanya pembangunan di beberapa wilayah, misalnya.

Menurut anggota Pansus LKPJ-AMJ, M. Machmud, anggaran infrastruktur yang digunakan dari APBD hanya difokuskan untuk wilayah tengah kota saja.

"Wali Kota selama ini hanya mengurusi pembangunan tengah kota saja. Sementara daerah lain, seperti Wonokusumo, Benowo, dan Pakal tidak terlihat sama sekali pembangunan," terang legislator sekaligus mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 lalu ini.

Ia berharap, ke depannya ada pemerataan. Sehingga dikatakan legislator Fraksi Demokrat ini, Wali Kota tidak hanya sekedar mempercantik wajah kota dari luar saja. Sehingga, menarik investor untuk menanamkan modal. "Tapi justru tidak merata dari pembangunan yang terlihat," katanya.

Terpisah, Akhmad Suyanto, menyorot adanya realisasi dari program kerja lima tahun Kepemimpinan Tri Rismaharini. Sementara, program kerja yang dilakukan berdasarkan janji kampanye pada tahun 2010 silam, justru terperosok jauh dengan implementasi yang ada.

"Seharusnya bisa dijelaskan sistematis dari implementasi yang dijalankan," kata politisi PKS ini. Diketahui, dari awal pembentukan Tim Pansus LKPJ-AMJ Wali Kota Surabaya, seluruh program lima tahun yang dijalankan sudah tercapai seratus persen lebih.

Risma dalam pidato di rapat paripurna menyampaikan salah satu LKPJ yang disampaikan diantaranya realisasi belanja daerah 2010-2014 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 3,637 triliun pada 2010 menjadi Rp 3,753 triliun pada 2011 dan meningkat Rp 4,299 triliun pada 2012.

Jumlah tersebut kembali meningkat Rp 5,57 triliun pada 2013 dan pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp 5,707 triliun. (lan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News