H Makmun Masyhar dan KH TB Abdul Hakim. foto: dokumen BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten tampaknya bisa jadi contoh tentang independensi atau kemandiriannya dalam memimpin organisasi. Baik Rais Syuriah PWNU Banten KH TB Abdul Hakim maupun Ketua Tanfidziah PWNU Banten H Makmur Masyhar yang tak pernah bisa didekte oleh Gubernur Banten Ratu Atut yang kini diteruskan oleh Rano Karno. Padahal PWNU Banten ini rutin mendapat bantuan dana dari Pemprov Banten.
”Kita tiap tahun dapat bantuan dana untuk operasional organisasi,” kata H Makmur Masjhar kepada BANGSAONLINE.com sembari menyebut angka yang cukup besar.
”Tapi dana itu habis sesuai peruntukan. Jadi tiap tahun langsung habis. Sesuai aturan, dana itu memang tak boleh disimpan atau dibuat yang lain. Dana kita gunakan secara transparan dan diaudit oleh BPK,” kata Makmur Masyhar.
PWNU dan Gubernur Banten memang terjalin kerjasama yang baik. ”Setiap hari besar Islam pasti PWNU yang ditunjuk untuk menangani,” kata Makmur.
”Pokoknya setiap acara keagamaan di Banten, NU yang dipercaya,” katanya. Maklum, pengurus NU di Banten dikenal amanah sehingga disegani.
Tak aneh, jika kantor PWNU Banten merupakan kantor PWNU paling megah diantara kantor PWNUse-Indonesia.
Menurut Makmur, PWNU Banten menjalin komunikasi secara baik dengan Gubernur Banten. Tapi, meskipun begitu, PWNU tak pernah membungkuk kepada kekuasaan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya karena dapat dana sumbangan tiap tahun. Apalagi sampai menunduk-nunduk dan patuh begitu saja kepada gubernur dan wakil gubernur.
”Kita proporsional saja. Karena jadi pengurus NU kan amanah,” katanya. Artinya, jangan sampai NU dijadikan komoditas untuk kepentingan politik dan ekonomi. Itu kan muru’ah kita (NU). Kalau muru’ah atau marwah itu tidak kita jaga, maka habislah kita. Untuk apa kita jadi pengurus NU kalau cuma jadi seperti itu,” katanya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




