Petugas saat melakukan survei lapangan. Foto: Ist.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setelah proses pendaftaran, kini tahapan program bantuan modal usaha DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) tahun anggaran 2023 di Kota Kediri masuk pada survei lapangan.
Sejak Rabu (15/3/2023) lalu, sebanyak 22 orang surveyor dikerahkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri untuk melakukan pengecekan data secara faktual. Mereka dibagi menjadi tiga tim sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Kediri.
Baca Juga: Pj Wali Kota Zanariah Harap PGRI Kota Kediri Semakin Solid Majukan Mutu Pendidikan
Tanto Wijohari, Kepala Disperdagin Kota Kediri, mengatakan survei ini bertujuan memastikan formulir pendaftaran yang telah diisi sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.
“Sebagaimana diketahui bahwa jumlah pendaftar yang lolos ke tahap survei sejumlah 10.000 orang. Jadi kita perlu pastikan kondisi di lapangan sesuai dengan form pendaftaran yang mereka isi,” jelasnya, Sabtu (1/4/2023).
Hingga Sabtu (1/4/2024) pagi pukul 07.00 WIB, sudah sebanyak 5.354 pelaku usaha yang telah disurvei. Perinciannya, 1.410 pelaku usaha dari Kecamatan Kota; 1.525 dari Kecamatan Pesantren; dan 2.419 dari Kecamatan Mojoroto.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan ke Peserta Uji Kompetensi
Sementara kelurahan yang sudah disurvei meliputi: Kelurahan Kaliombo, Ngronggo, Ngadirejo, Balowerti, Dandangan, Burengan, Pakunden, Tosaren, Singonegaran, Blabak, Bawang, Banaran, Pojok, Bangsal, Bandar Kidul, Bandar Lor, Mrican, Bujel, Mojoroto, dan Banjarmlati.
Sedangkan yang belum disurvei ada sekira 780 pelaku usaha karena terkendala beberapa hal. “Untuk itu, mohon bersabar dan pasti akan disurvei kembali setelah semua kelurahan selesai disurvei,” ujar Tanto.
Ia mengungkapkan, sejumlah penyebab pendaftar belum dapat disurvei karena terdapat kesalahan penulisan identitas pada berkas dan form pendaftaran. Selain itu, beberapa pendaftar ada yang masuk kategori buruh/pekerja pabrik rokok dan disabilitas. Nantinya, mereka akan disurvei secara terpisah.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tekankan Pentingnya Menjaga Lingkungan Sejak Dini saat World Clean Up Day 2024
Sementara kendala lainnya adalah pendaftar tak mengumpulkan berkas pendaftaran, nomor HP tidak bisa dihubungi atau pada saat disurvei yang bersangkutan tidak ada di rumah.
Pemkot Kediri menargetkan kegiatan survei bisa selesai sebelum 18 April mendatang.
“Semoga program bantuan modal yang diberikan Pemkot Kediri tepat sasaran dan bermanfaat untuk memulihkan perekonomian Kota Kediri,” pungkasnya. (uji/rev)
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Pemkot Kediri Belajar ke Diskominfo Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
